Dukungan BI dan Kemenkeu Bisa Bantu Bulog dan Id Food Raih Pinjaman Rp40 Triliun
Selasa, 21 Februari 2023 - 21:19 WIB
loading...
Pinjaman bank bisa membuat Bulog dan Id Food memperkuat cadangan pangan pemerintah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN perlu meyakinkan lembaga perbankan dalam negeri agar Perum Bulog dan Holding BUMN pangan atau ID Food dapat menerima pembiayaan dengan bunga murah. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp40 triliun.
Baca juga: Jiwasraya Bakal Disuntik Rp3 Triliun, Sumbernya dari Hasil Rampasan Kejagung?
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, dukungan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meneguhkan kepercayaan lembaga perbankan untuk memberikan pendanaan kepada dua BUMN pangan itu.
"Sehingga ini juga akan mengurangi keraguan dari perbankan untuk bisa menyalurkan pembiayaan tersebut dengan target Rp40 triliun," ungkap Pahala, Selasa (21/1/2023).
Kementerian BUMN memang sudah mengajukan usulan kepada Bank Indonesia agar BUMN pangan dapat menerima pinjaman murah. Pengajuan itu ketika Menteri BUMN Erick Thohir bertemu langsung dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beberapa waktu lalu.
"Kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan dan pihak Bank Indonesia, kalau memang terbuka kemungkinan untuk bisa melakukan hal tersebut, sehingga bisa diperoleh selain subsidi juga dalam bentuk penjaminan," kata Erick.
Terkait bunga murah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK No. 153/PMK.05/2022 tentang Tatacara Pemberian Subsidi bunga pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dari beleid itu, bunga pinjaman akan menjadi beban pemerintah yang dihitung berdasarkan selisih antara tingkat bunga yang diterima penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada BUMN pangan sebagai penyelenggara cadangan pangan pemerintah (CPP).
Pengadaan CPP berupa jenis pangan pokok tertentu yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Baca juga: Pendaftaran Paskibraka 2023 Dibuka, Baca Syarat dan Ketentuannya
Pahala Mansury menegaskan, pinjaman akan digunakan untuk membeli pasokan cadangan pangan pemerintah. "Kalau ini membutuhkan persediaan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan apa yang kami usulkan," katanya.
Baca juga: Jiwasraya Bakal Disuntik Rp3 Triliun, Sumbernya dari Hasil Rampasan Kejagung?
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, dukungan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meneguhkan kepercayaan lembaga perbankan untuk memberikan pendanaan kepada dua BUMN pangan itu.
"Sehingga ini juga akan mengurangi keraguan dari perbankan untuk bisa menyalurkan pembiayaan tersebut dengan target Rp40 triliun," ungkap Pahala, Selasa (21/1/2023).
Kementerian BUMN memang sudah mengajukan usulan kepada Bank Indonesia agar BUMN pangan dapat menerima pinjaman murah. Pengajuan itu ketika Menteri BUMN Erick Thohir bertemu langsung dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beberapa waktu lalu.
"Kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan dan pihak Bank Indonesia, kalau memang terbuka kemungkinan untuk bisa melakukan hal tersebut, sehingga bisa diperoleh selain subsidi juga dalam bentuk penjaminan," kata Erick.
Terkait bunga murah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK No. 153/PMK.05/2022 tentang Tatacara Pemberian Subsidi bunga pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dari beleid itu, bunga pinjaman akan menjadi beban pemerintah yang dihitung berdasarkan selisih antara tingkat bunga yang diterima penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada BUMN pangan sebagai penyelenggara cadangan pangan pemerintah (CPP).
Pengadaan CPP berupa jenis pangan pokok tertentu yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
Baca juga: Pendaftaran Paskibraka 2023 Dibuka, Baca Syarat dan Ketentuannya
Pahala Mansury menegaskan, pinjaman akan digunakan untuk membeli pasokan cadangan pangan pemerintah. "Kalau ini membutuhkan persediaan cadangan pangan pemerintah sesuai dengan apa yang kami usulkan," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
