Tabungan Masyarakat Rp690 Triliun Ngendon di Bank, Jokowi: Segera Belanjakan!

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti, besarnya kenaikan tabungan masyarakat di bank yang mencapai Rp690 triliun. Menurutnya jika uang itu dibelanjakan oleh masyarakat, maka dampaknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia .



Jokowi sendiri berharap setelah PPKM dicabut, konsumsi masyarakat atau belanja masyarakat pada 2023 akan mengalami kenaikan. Hal ini menurut dia, akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat, rumah tangga, di angka 4,93% dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul ke 5,4%," ujar Jokowi dalam arahannya kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Kalau ini terjadi, Jokowi berkata pertumbuhan ekonomi nasional otomatis juga akan naik. Oleh sebab itu, dia berpesan bahwa hal-hal berkaitan dengan spending atau belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan-nahan.

"Saya berikan contoh hal kecil, tapi itu sebetulnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Itu adalah belanja masyarakat di tahun 2022, belanja masyarakat yang ditahan itu ada di bank kita bisa mengecek. Berapa sih kenaikan tabungan masyarakat di bank di tahun 2022 itu? Ada Rp690 triliun," ucap Jokowi.



Dia mengatakan, dana masyarakat ditahan dan tidak dibelanjakan, ini artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke mal, dan bahkan tidak ingin datang ke toko. Mereka merasa lebih baik uangnya disimpan di bank.

"Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk mentrigger pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Jokowi.

Terkait event seni dan olahraga, diperkirakan di tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event olah raga dan seni, yang dinilainya bagus untuk ekonomi RI. "Sehingga, kemarin saya sudah titip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat," ucapnya.