Merpati Airlines Dibubarkan, Ribuan Eks Karyawan Kantongi Pesangon Rp58 Miliar
Kamis, 23 Februari 2023 - 21:09 WIB
loading...
Setelah dibubarkan, eks karyawan Merpati Airlines akan mendapatkan pesangon. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN memastikan pesangon eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berdasarkan skema yang diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kepastian itu setelah Presiden Joko Widodo resmi membubarkan Merpati Airlines melalui penerbitan PP No. 8 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.
Baca juga: PP Diteken Jokowi, Maskapai Merpati Nusantara Airlines Resmi Bubar
Kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga termasuk pesangon kepada eks karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang. Skema itu ditetapkan usai Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati pada Juni 2022 lalu.
"Itu sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya. Jadi kita menghargai putusan-putusan yang sudah ditentukan sebelumnya, kan ada juga tuh yang diputuskan oleh pengadilan dan sebagainya, itu aja yang diikuti oleh teman-teman di Merpati," ungkap Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (23/2/2023).
Terkait waktu pembayaran pesangon, lanjut Arya, Kementerian BUMN juga mengikuti mekanisme pemberesan atau penjualan aset Merpati yang ditangani pihak tim kurator yang dibentuk pengadilan.
"Sesuai dengan ini aja (tim kurator). Kan ini kan bukan soal mempercepat atau apa, tapi sesuai dengan yang diputuskan pasti sudah mereka kerjakan," ucap dia.
Pada Januari 2023, majelis hakim PN Surabaya sudah menetapkan daftar pembagian tahap pertama hasil penjualan aset Merpati Airlines. Pembagian harta pailit tahap pertama itu bagian dari proses pembubaran perusahaan yang diputus pailit sejak 2 Juni 2022.
Baca juga: PP Diteken Jokowi, Maskapai Merpati Nusantara Airlines Resmi Bubar
Kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga termasuk pesangon kepada eks karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang. Skema itu ditetapkan usai Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati pada Juni 2022 lalu.
"Itu sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya. Jadi kita menghargai putusan-putusan yang sudah ditentukan sebelumnya, kan ada juga tuh yang diputuskan oleh pengadilan dan sebagainya, itu aja yang diikuti oleh teman-teman di Merpati," ungkap Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (23/2/2023).
Terkait waktu pembayaran pesangon, lanjut Arya, Kementerian BUMN juga mengikuti mekanisme pemberesan atau penjualan aset Merpati yang ditangani pihak tim kurator yang dibentuk pengadilan.
"Sesuai dengan ini aja (tim kurator). Kan ini kan bukan soal mempercepat atau apa, tapi sesuai dengan yang diputuskan pasti sudah mereka kerjakan," ucap dia.
Pada Januari 2023, majelis hakim PN Surabaya sudah menetapkan daftar pembagian tahap pertama hasil penjualan aset Merpati Airlines. Pembagian harta pailit tahap pertama itu bagian dari proses pembubaran perusahaan yang diputus pailit sejak 2 Juni 2022.
Lihat Juga :
