Pejabat Diminta Tak Sembarang Takut-takuti Soal Ancaman Ekonomi Global

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi di tahun 2023. Pernyataan tersebut dianggap anggota DPR periode 2014-2019 ini tidak benar karena tidak berdasar, sehingga berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.



"Kondisi ekonomi global di tahun 2022, baik Asia, Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi pada saat tahun 2019 sebelum pandemi dan prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022," kata Bambang Haryo, Senin (27/2/2023).

Sebagai contoh, lanjut Bambang, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2022, seperti Vietnam pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02 % naik dari tahun 2019 sebesar 7,02%.

Kemudian, di Philipina, lanjut BHS, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6%, naik dari tahun 2019 sebesar 6,12 %. Juga Malaysia pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,8% naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41%.

"Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2022 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 22 tahun semenjak dari tahun 2.000," tutur BHS.

Bahkan, kata alumnus ITS Surabaya ini, negara-negara di Asia Tenggara memiliki target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Untuk Indonesia, meski pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,91%, naik dari tahun 2019 (5,02%), tetapi prediksi di tahun 2023 turun menjadi 4,9%.

"Ini terlihat ekonomi di banyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca-covid dan bahkan negara di Eropa, yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar ditahun 2022 sebesar 4,1%," sebut BHS.

Wakil Ketua MTI Pusat ini juga mempertanyakan seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, langkah itu justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

"Saya tidak tahu, motif pejabat negara yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis. Jangan-jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," tanya BHS.