PSR dan Diplomasi Sawit Jadi Program Prioritas Gapki
loading...
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono saat diwawacarai wartawan di Kuta, Bali, Selasa petang (8/3/2023).
A
A
A
BALI - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) memprioritaskan percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR). Untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi perusahaan kelapa sawit ini akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan petani kelapa sawit.
“Sesuai dengan amanah Wapres saat pembukaan Munas Gapki pekan lalu, pelaku usaha sawit harus memperkuat kemitraan dengan petani,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono kepada wartawan di Kuta, Bali, Selasa petang(8/3/2023).
Eddy sebagai salah satu calon kuat Ketua Umum Gapki dalam Munas XI yang berlangsung pekan ini, mengatakan keberlanjutan industri sawit akan bergantung kepada pencapaian program PSR.
(Baca juga:Mentan: Pemerintah All Out Dukung Gapki)
“Di Papua juga telah dilaksanakan PSR. Target PSR di Papua tahun 2020-2022 adalah 6.000 hektare (ha), namun pencapaiannya belum sesuai rencana. Kami harapkan setelah pencapaian pada tahun ini akan lebih baik,” kata Eddy.
Eddy menegaskan bahwa saat ini tren produktivitas perkebunan sawit sedang mengalami penurunan yang disebabkan banyak faktor. Namun Eddy yakin bahwa perhatian terhadap intensifikasi dan PSR menjadi kunci dalam pengembangan industri sawit di masa depan.
“Peremajaan sawit rakyat dapat menjadi kunci dalam mengembangkan industri sawit ke depan, tentu didukung dengan pendekatan yang baik seperti halnya kemitraan,” kata Eddy.
(Baca juga:Gapki Perlu Perkuat Diplomasi dan Komunikasi Luar Negeri)
Untuk menyukseskan program PSR ini, kata Eddy, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga pelaku usaha di dalam proses pelaksanaannya.
“Koordinasi yang baik harus selalu ditingkatkan dalam hal ini pemerintah dan juga pelaku usaha untuk selalu menyinergikan kebijakan-kebijakan terkait untuk menciptakan industri sawit yang lebih baik lagi k edepannya,” katanya.
Selain PSR, penguatan diplomasi perdagangan minyak sawit akan menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan industri sawit. Ini mengingat, pasar ekspor masih menjadi tumpuan utama dalam penyerapan produksi minyak sawit Indonesia.
“Sesuai dengan amanah Wapres saat pembukaan Munas Gapki pekan lalu, pelaku usaha sawit harus memperkuat kemitraan dengan petani,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono kepada wartawan di Kuta, Bali, Selasa petang(8/3/2023).
Eddy sebagai salah satu calon kuat Ketua Umum Gapki dalam Munas XI yang berlangsung pekan ini, mengatakan keberlanjutan industri sawit akan bergantung kepada pencapaian program PSR.
(Baca juga:Mentan: Pemerintah All Out Dukung Gapki)
“Di Papua juga telah dilaksanakan PSR. Target PSR di Papua tahun 2020-2022 adalah 6.000 hektare (ha), namun pencapaiannya belum sesuai rencana. Kami harapkan setelah pencapaian pada tahun ini akan lebih baik,” kata Eddy.
Eddy menegaskan bahwa saat ini tren produktivitas perkebunan sawit sedang mengalami penurunan yang disebabkan banyak faktor. Namun Eddy yakin bahwa perhatian terhadap intensifikasi dan PSR menjadi kunci dalam pengembangan industri sawit di masa depan.
“Peremajaan sawit rakyat dapat menjadi kunci dalam mengembangkan industri sawit ke depan, tentu didukung dengan pendekatan yang baik seperti halnya kemitraan,” kata Eddy.
(Baca juga:Gapki Perlu Perkuat Diplomasi dan Komunikasi Luar Negeri)
Untuk menyukseskan program PSR ini, kata Eddy, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga pelaku usaha di dalam proses pelaksanaannya.
“Koordinasi yang baik harus selalu ditingkatkan dalam hal ini pemerintah dan juga pelaku usaha untuk selalu menyinergikan kebijakan-kebijakan terkait untuk menciptakan industri sawit yang lebih baik lagi k edepannya,” katanya.
Selain PSR, penguatan diplomasi perdagangan minyak sawit akan menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan industri sawit. Ini mengingat, pasar ekspor masih menjadi tumpuan utama dalam penyerapan produksi minyak sawit Indonesia.
(dar)
Explore More