Ada Transaksi Janggal Rp300 T, Wakil Sri Mulyani: Jalan Masuk, Kita Buka Satu Persatu
loading...
Merespons Mahfud MD yang mengungkap transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, Wakil Menkeu, Suahasil Nazara mengatakan sebagai jalan masuk. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menemui langsung Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi janggal itu disebut melibatkan 647 pegawai di Kemenkeu dalam kurun waktu 2009 sampai 2023.
"Ini jalan masuk kita sehingga ketika kemarin menemukan satu laporan-laporan kasus, situasi yang berkembang itu yang pertama kita telusuri dan kita buka satu persatu. Terkait dengan pencucian uang menjadi satu bentuk tindaklanjutnya perlu ditangani aparat hukum," jelas Suahasil di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).
Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga menjelaskan terkait dengan sejumlah pegawai Kemenkeu yang memiliki rekening gendut. Hal itu diterangkan olehnya, lantaran ada harta milik keluarga dan tidak melaporkan pajak.
"Kalau untuk kasus yang kemarin ternyata ada keluarga yang memiliki perusahaan, ada keluarga yang miliki harta lainnya yang tidak dilaporkan terkait penghapusan. Kita buka pajaknya dan itu yang sekarang berkembang sehingga laporan-laporan pajaknya masuk," katanya.
Rapat Wamenkeu dan Mahfud MD berlangsung sekitar 1 jam, mulai dari sekitar pukul 17.00 WIB sampai 18.00 WIB. Rapat ini juga dihadiri Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) (Kemenkeu) Yustinus Prastowo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh serta Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.
Sebelumnya Mahfud MD menekankan, adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp300 triliun bukan hoaks. Ia menegaskan informasi itu didasarkan data tertulis.
"Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar ya, maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ini ada datanya tertulis," kata Mahfud MD saat kunjungan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3).
Sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD mengaku selalu menerima laporan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang juga sekretaris tim.
"Ini jalan masuk kita sehingga ketika kemarin menemukan satu laporan-laporan kasus, situasi yang berkembang itu yang pertama kita telusuri dan kita buka satu persatu. Terkait dengan pencucian uang menjadi satu bentuk tindaklanjutnya perlu ditangani aparat hukum," jelas Suahasil di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).
Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga menjelaskan terkait dengan sejumlah pegawai Kemenkeu yang memiliki rekening gendut. Hal itu diterangkan olehnya, lantaran ada harta milik keluarga dan tidak melaporkan pajak.
"Kalau untuk kasus yang kemarin ternyata ada keluarga yang memiliki perusahaan, ada keluarga yang miliki harta lainnya yang tidak dilaporkan terkait penghapusan. Kita buka pajaknya dan itu yang sekarang berkembang sehingga laporan-laporan pajaknya masuk," katanya.
Rapat Wamenkeu dan Mahfud MD berlangsung sekitar 1 jam, mulai dari sekitar pukul 17.00 WIB sampai 18.00 WIB. Rapat ini juga dihadiri Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) (Kemenkeu) Yustinus Prastowo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh serta Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.
Sebelumnya Mahfud MD menekankan, adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp300 triliun bukan hoaks. Ia menegaskan informasi itu didasarkan data tertulis.
"Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar ya, maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ini ada datanya tertulis," kata Mahfud MD saat kunjungan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3).
Sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD mengaku selalu menerima laporan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang juga sekretaris tim.
(akr)
Lihat Juga :
