Menaker Raih Gelar Doktor dari IPDN dengan IPK Mendekati 4,0
Jum'at, 17 Juli 2020 - 16:57 WIB
loading...
Menaker Ida Fauziyah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dia meraih gelar doktor dengan IPK 3,87 usai memaparkan hasil penelitian disertasi berjudul "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".
Disertasinya diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A, Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi dan Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd serta disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara lain.
Ida mengajukan, sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan. Terutama, tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan.
"Dari hasil penelitian ada beberapa saran praktis yang saya sampaikan, seperti implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan diperluas. Kemudian meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan dan mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender," jelas Ida hari ini yang disiarkan secara virtual. ( Baca juga:Perempuan Cantik Iran Dihukum Cambuk, AS Merasa Terganggu )
Ida Fauziyah mengingatkan, berdasarkan fakta, perempuan masih tertinggal di segala lini kehidupan, mengalami kekerasan, trafficking, akses pendidikan yang alami kesenjangan, dan problem ekonomi.
Dalam kesempatan itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
"Gus Dur telah meletakkan fondasi bagi upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender," ucap Ida.
Dia menjelaskan, langkah yang diambil Gus Dur ini menjadi legitimasi bagi perempuan di Indonesia. "Ini bisa menjadi legitimasi," jelas Ida.
Disertasinya diuji oleh Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A, Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, MSi dan Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd serta disaksikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi negara lain.
Ida mengajukan, sejumlah konsep dan strategi baru dalam mendorong implementasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang muaranya adalah penguatan kapasitas perempuan. Terutama, tingkat pendidikan warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan.
"Dari hasil penelitian ada beberapa saran praktis yang saya sampaikan, seperti implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan diperluas. Kemudian meningkatkan konsolidasi sumber daya dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai bidang kehidupan dan mengoptimalkan peran politisi perempuan dalam proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender," jelas Ida hari ini yang disiarkan secara virtual. ( Baca juga:Perempuan Cantik Iran Dihukum Cambuk, AS Merasa Terganggu )
Ida Fauziyah mengingatkan, berdasarkan fakta, perempuan masih tertinggal di segala lini kehidupan, mengalami kekerasan, trafficking, akses pendidikan yang alami kesenjangan, dan problem ekonomi.
Dalam kesempatan itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
"Gus Dur telah meletakkan fondasi bagi upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender," ucap Ida.
Dia menjelaskan, langkah yang diambil Gus Dur ini menjadi legitimasi bagi perempuan di Indonesia. "Ini bisa menjadi legitimasi," jelas Ida.
(uka)
Lihat Juga :
