Meneropong Prospek Bisnis Properti di Tengah Ketidakpastian Global
Selasa, 14 Maret 2023 - 16:51 WIB
loading...
A
A
A
"Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tidak mungkin dihindari. Akan tetapi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan kondisi berbagai negara lain. Indonesia masih mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas energi, dan pada saat yang sama sektor manufaktur masih dalam proses ekspansif walaupun menunjukkan tren penurunan," tutur Heliantopo.
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99% di tahun 2022. "Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48% di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58%,” papar Heliantopo.
Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar. Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan di industri properti tentunya harus melihat upaya yang harus dilakukan agar kondisi bisnis aman, terjaga, dan terkendali.
Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga dan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK. Kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama.
“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma.
Tahun ini, kata Risma, serapan rumah pada Januari-Februari juga tidak optimal. Ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.
“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer, dan OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan,” tuturnya.
Sebagai negara yang sudah masuk ke dalam negara kelas menengah, rasio KPR terhadap PDB di Indonesia masih sangat kecil, hanya mencapai 2,99% di tahun 2022. "Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 38,48% di tahun yang sama, atau India yang sudah mencapai 6,58%,” papar Heliantopo.
Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar. Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan di industri properti tentunya harus melihat upaya yang harus dilakukan agar kondisi bisnis aman, terjaga, dan terkendali.
Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga dan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK. Kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama.
“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma.
Tahun ini, kata Risma, serapan rumah pada Januari-Februari juga tidak optimal. Ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.
“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer, dan OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan,” tuturnya.
Lihat Juga :
