Pos Indonesia Siap Distribusikan Logistik Pemilu 2024

Faizal memberikan catatan terkait pengiriman logistik pemilu, terutama untuk mencegah rusaknya surat suara dalam pengiriman di wilayah 3T. Untuk wilayah rawan bencana, Pos Indonesia mempunyai strategi khusus. Setiap pengiriman logistik pemilu ditemani oleh anggota TNI/Polri, yang mana mengikuti prosedur keselamatan yang mereka tetapkan.

“Karena ini pekerjaan sehari-hari, kita mengantar dokumen, barang ke daerah-daerah terpencil. Teman-teman pos di daerah sudah tahu waktunya (air laut) surut, maka tidak bisa jalan atau waktu pasang. Misalkan sudah tahu waktunya mereka mengirimkan lebih awal, dari pada terlambat lebih baik datang dari awal,” paparnya.

Pos Indonesia sudah berpengalaman mengirimkan bantuan kepada 20 juta penerima di seluruh Indonesia yang tersebar di daerah 3T. Dalam pengiriman bantuan tersebut, kadang mengalami masalah dengan alam. Ada juga risiko perahu terbalik dan lainnya.

(Baca juga:Jokowi Minta KPU Pakai Logistik Pemilu Produk Dalam Negeri)

“Hal ini perlu dibicarakan dengan KPU untuk meminimalkan risiko basah, hujan, atau perahu terbalik, sehingga logistik pemilu tetap terjaga kering. Sehingga aman saat dikirim dan dikembalikan karena (untuk) kemasan, yang memikirkan KPU,” ucapnya.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan pihaknya tengah memetakan jalur logistik pemilu. Untuk memetakan jalur logistik pemilu, basis datanya adalah berapa jumlah pemilih yang nanti disesuaikan dengan jumlah surat suara dan berapa tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami sedang proses. Seluruh provinsi, kabupaten/kota, sudah kami instruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota jalurnya harus tepat karena Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak pulau, termasuk juga tantangan cuaca. Dengan demikian kami bisa mendistribusikan sesuai prinsip distribusi logistik, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu,” kata Yulianto.

Yulianto juga menyebutkan mereka menggunakan Sistem Informasi Logististik (Silog) untuk memantau alur pendistribusian logistik pemilu. “Kami akan menggunakan Silog untuk mengawal seluruh proses mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga alur distribusi bisa dipantau,” kata Yulianto.

Selain bermitra dengan Pos Indonesia, KPU juga melibatkan banyak pihak dalam pengadaan dan distribusi logisik pemilu. Untuk pengadaan, KPU menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga proses pengadaan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan regulasi pengadaan barang/jasa. Sementara untuk distribusi KPU menggandeng TNI/Polri, maupun perusahaan yang mendukung proses distribusi logistik hingga sampai di TPS.

Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.