BPJS Kesehatan Optimis Indonesia Mencapai Cakupan Kesehatan Semesta pada 2024
Rabu, 15 Maret 2023 - 18:22 WIB
loading...
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat acara pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
A
A
A
JAKARTA - Dukungan pemerintah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dukungan dalam wujud Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut berpengaruh signifikan terhadap naiknya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dari Program JKN-KIS.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya pada acara pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada pemda-pemda, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Menurut Ghufron pihaknya juga sangat mengapresiasi gubernur, bupati, dan wali kota yang berkomitmen mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang telah dimulai sejak 2014. Dengan komitmen para kepala daerah, target Indonesia mencapai cakupan kesehatan semesta Program JKN pada 2024, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, akan tercapai.
Optimisme tersebut berdasarkan fakta dari tahun ke tahun manfaat program JKN-KIS semakin dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya kesehatan mereka tapi juga melindunginya dari kemiskinan. “Sampai 1 maret 2023 tercatat cangkupan data perlindungan JKN KIS telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,7% dari total jumlah penduduk. Angka ini menjadikan program JKN-KIS sebagian jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema yang sudah terintegrasi,” kata Ghufron.
Dengan angka tersebut, Indonesia lebih cepat dari Eropa dan Amerika yang memerlukan jarak mulai dari 20 sampai 127 tahun. “Seperti Jerman sejak tahun 1883. Indonesia menjadi negara dengan capaian cakupan peserta tercepat di mana kurang lebih 10 tahun mencakup lebih dari 250 juta orang,” paparnya.
Saat ini terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia yang telah lebih awal mewujudkan program ini di wilayahnya. Karena itulah sebagai apresiasi atas komitmen para kepala daerah, pemerintah memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Dengan penghargaan ini diharapkan akan mendorong pemda-pemda yang lain melakukan hal yang sama.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya pada acara pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada pemda-pemda, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Menurut Ghufron pihaknya juga sangat mengapresiasi gubernur, bupati, dan wali kota yang berkomitmen mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang telah dimulai sejak 2014. Dengan komitmen para kepala daerah, target Indonesia mencapai cakupan kesehatan semesta Program JKN pada 2024, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, akan tercapai.
Optimisme tersebut berdasarkan fakta dari tahun ke tahun manfaat program JKN-KIS semakin dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya kesehatan mereka tapi juga melindunginya dari kemiskinan. “Sampai 1 maret 2023 tercatat cangkupan data perlindungan JKN KIS telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,7% dari total jumlah penduduk. Angka ini menjadikan program JKN-KIS sebagian jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema yang sudah terintegrasi,” kata Ghufron.
Dengan angka tersebut, Indonesia lebih cepat dari Eropa dan Amerika yang memerlukan jarak mulai dari 20 sampai 127 tahun. “Seperti Jerman sejak tahun 1883. Indonesia menjadi negara dengan capaian cakupan peserta tercepat di mana kurang lebih 10 tahun mencakup lebih dari 250 juta orang,” paparnya.
Saat ini terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia yang telah lebih awal mewujudkan program ini di wilayahnya. Karena itulah sebagai apresiasi atas komitmen para kepala daerah, pemerintah memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Dengan penghargaan ini diharapkan akan mendorong pemda-pemda yang lain melakukan hal yang sama.
Lihat Juga :
