Mobil dan Bus Listrik Kecipratan Insentif, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Senin, 20 Maret 2023 - 21:21 WIB
loading...
Pemerintah akan memberikan insentif PPN untuk bus listrik. Foto/dok Antara
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam rangka menguatkan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah juga akan memberikan insentif PPN untuk mobil dan bus listrik. Insentif perpajakan ini juga untuk menjemput investasi dengan tetap memperhatikan level of playing field.
"Untuk mobil dan bus listrik, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300% untuk research and development (R&D), PPN dibebaskan atas harga tambang termasuk bijih nikel, PPN yang dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik," bebernya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Tak hanya itu, juga PPN untuk mobil listrik dalam negeri beserta program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar 0%, bea masuk MFNrt incompletely knocked down (IKD) sebesar 0%, dan bea masuk import completely knocked down (CKD) sebesar 0% melalui beberapa kerja sama FTA dan CEPA.
"Terakhir, insentif pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor sebesar 90%," tutur menteri asal Lampung.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp7 Triliun untuk Subsidi Motor Listrik hingga 2024
"Untuk mobil dan bus listrik, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300% untuk research and development (R&D), PPN dibebaskan atas harga tambang termasuk bijih nikel, PPN yang dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik," bebernya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Tak hanya itu, juga PPN untuk mobil listrik dalam negeri beserta program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar 0%, bea masuk MFNrt incompletely knocked down (IKD) sebesar 0%, dan bea masuk import completely knocked down (CKD) sebesar 0% melalui beberapa kerja sama FTA dan CEPA.
"Terakhir, insentif pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor sebesar 90%," tutur menteri asal Lampung.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp7 Triliun untuk Subsidi Motor Listrik hingga 2024
Lihat Juga :
