Perdana Beri Pinjaman ke Negara yang Berperang, IMF Bakal Suntik Ukraina Rp236,4 Triliun
Kamis, 23 Maret 2023 - 09:25 WIB
loading...
A
A
A
AS seperti diketahui merupakan pemegang saham terbesar IMF dan kontributor terbesar Ukraina, untuk urusan uang yang dihabiskan.
Pada awal tahun ini, Presiden AS Joe Biden mengumumkan, sudah mengucurkan hampir setengah miliar dolar lebih bantuan militer AS ke Ukraina. Angkanya di atas USD112 miliar yang dihabiskan oleh Kongres untuk tahun 2022 saja.
Bantuan militer, yang menyumbang lebih dari setengah pengeluaran AS untuk Ukraina, digunakan untuk membayar drone, tank, rudal dan sistem amunisi lainnya serta pelatihan, logistik hingga dukungan intelijen. Uang terus mengalir ke dalam konflik dari seluruh dunia sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.
Pekan lalu IMF mengatakan, dewan eksekutifnya telah menyetujui perubahan aturan untuk memungkinkan pendanaan bagi negara-negara yang menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi.
Tanpa menyebut Ukraina, ia mengatakan langkah itu diterapkan pada negara-negara yang mengalami "guncangan eksogen yang berada di luar kendali otoritas negara dan jangkauan kebijakan ekonomi mereka".
Pada awal tahun ini, Presiden AS Joe Biden mengumumkan, sudah mengucurkan hampir setengah miliar dolar lebih bantuan militer AS ke Ukraina. Angkanya di atas USD112 miliar yang dihabiskan oleh Kongres untuk tahun 2022 saja.
Bantuan militer, yang menyumbang lebih dari setengah pengeluaran AS untuk Ukraina, digunakan untuk membayar drone, tank, rudal dan sistem amunisi lainnya serta pelatihan, logistik hingga dukungan intelijen. Uang terus mengalir ke dalam konflik dari seluruh dunia sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.
Pekan lalu IMF mengatakan, dewan eksekutifnya telah menyetujui perubahan aturan untuk memungkinkan pendanaan bagi negara-negara yang menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi.
Tanpa menyebut Ukraina, ia mengatakan langkah itu diterapkan pada negara-negara yang mengalami "guncangan eksogen yang berada di luar kendali otoritas negara dan jangkauan kebijakan ekonomi mereka".
(akr)
Lihat Juga :
