Pastikan Rp4,5 Triliun Bakal Lunas dan Bukan Korupsi, Menteri Basuki: Saya Malu Kalau Ada Seperti Itu
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan dana Rp4,5 triliun akan lunas pada 2024. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan dana badan layanan umum (BLU) Rp4,5 triliun temuan KPK yang disebut berpotensi merugikan negara akan dikembalikan bertahap paling lambat tahun 2024.
Menteri Basuki menjelaskan uang Rp4,5 triliun itu merupakan dana BLU yang memang digunakan oleh beberapa BUJT (badan usaha jalan tol) untuk pembangunan jalan tol sebelum lahirnya LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
"Sekarang sudah ada jadwal pembayaran, itu (BUJT) sudah ada yang bayar. Nah pada saat kajian KPK itu diminta untuk dipercepat, sampai 2024 semua sudah lunas Rp4,5 triliun," ujar Menteri Basuki saat ditemui di kompleks Parlemen, dikutip Rabu (4/4/2023).
Lebih lanjut menurutnya, dana Rp4,5 triliun itu bukanlah potensi korupsi dari adanya proyek pembangunan jalan tol. Melainkan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha jalan tol untuk pembebasan lahan.
Kemudian BUJT yang mendapatkan dana talangan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana BLU itu ke negara. Namun demikian yang ditemukan KPK proses pengembalian dana tersebut dirasa sangat lambat dilakukan oleh BUJT.
"Sampai 2024 bakal lunas semua Rp4,5 triliun, saya malu kalau ada seperti itu (tuduhan korupsi), tidak ada apa-apa, itu clear," kata Menteri Basuki.
Sebelumnya KPK menduga lambatnya pengembalian dana tersebut dikarenakan tata kelola jalan tol yang ada saat ini dinilai kurang baik. Mulai dari proses perencanaan, lelang, lemahnya pengawasan, dan benturan kepentingan.
Angka kerugian negara yang ditaksir Rp4,5 triliun itu melalui pengadaan tanah yang dilakukan atau ditalangi pemerintah. Namun perjanjian untuk pengembalian uang pembebasan lahan tersebut belum dikembalikan ke negara karena lemahnya pengawasan.
Menteri Basuki menjelaskan uang Rp4,5 triliun itu merupakan dana BLU yang memang digunakan oleh beberapa BUJT (badan usaha jalan tol) untuk pembangunan jalan tol sebelum lahirnya LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
"Sekarang sudah ada jadwal pembayaran, itu (BUJT) sudah ada yang bayar. Nah pada saat kajian KPK itu diminta untuk dipercepat, sampai 2024 semua sudah lunas Rp4,5 triliun," ujar Menteri Basuki saat ditemui di kompleks Parlemen, dikutip Rabu (4/4/2023).
Lebih lanjut menurutnya, dana Rp4,5 triliun itu bukanlah potensi korupsi dari adanya proyek pembangunan jalan tol. Melainkan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha jalan tol untuk pembebasan lahan.
Kemudian BUJT yang mendapatkan dana talangan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana BLU itu ke negara. Namun demikian yang ditemukan KPK proses pengembalian dana tersebut dirasa sangat lambat dilakukan oleh BUJT.
"Sampai 2024 bakal lunas semua Rp4,5 triliun, saya malu kalau ada seperti itu (tuduhan korupsi), tidak ada apa-apa, itu clear," kata Menteri Basuki.
Sebelumnya KPK menduga lambatnya pengembalian dana tersebut dikarenakan tata kelola jalan tol yang ada saat ini dinilai kurang baik. Mulai dari proses perencanaan, lelang, lemahnya pengawasan, dan benturan kepentingan.
Angka kerugian negara yang ditaksir Rp4,5 triliun itu melalui pengadaan tanah yang dilakukan atau ditalangi pemerintah. Namun perjanjian untuk pengembalian uang pembebasan lahan tersebut belum dikembalikan ke negara karena lemahnya pengawasan.
(uka)
Explore More