Per Akhir Maret Belanja Negara Sudah Tembus Rp347,3 Triliun
loading...
Belanja negara per akhir Maret sudah menembus Rp347,3 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp347,3 triliun hingga 31 Maret 2023, setara dengan 15,5% dari target APBN 2023. Belanja pemerintahan pusat ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L.
"Yang pertama, belanja K/L mencapai Rp166,9 triliun atau 16,7% dari target APBN," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi April 2023 di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN dan bantuan bencana. Selain itu, belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan operasional K/L.
"Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp180,3 triliun atau 14,5% dari target APBN 2023," kata Sri.
Dia menyebutkan, belanja ini utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Dari jumlah Rp347,3 triliun tadi, sebesar 39,2% atau Rp136,3 triliun adalah program teknis yang manfaatnya langsung ke masyarakat seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dana BOS, iuran PBI JKN, PKH, Sembako, bantuan bencana, hingga pelayanan publik.
Kemudian, 41,5% dari dana tersebut atau Rp144,3 triliun diarahkan untuk pembayaran pensiun dan jaminan sosial pegawai.
"Sisanya sebesar 19,2% atau Rp66,7 triliun adalah untuk program dukungan manajemen operasional pemerintah, seperti gaji dan tunjangan PNS/TNI/Polri, tunjangan kinerja, operasional kantor, pemeliharaan BMN, jasa, perjalanan dinas, dan yang lainnya," pungkas Sri.
"Yang pertama, belanja K/L mencapai Rp166,9 triliun atau 16,7% dari target APBN," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi April 2023 di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Belanja ini utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN dan bantuan bencana. Selain itu, belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan operasional K/L.
"Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp180,3 triliun atau 14,5% dari target APBN 2023," kata Sri.
Dia menyebutkan, belanja ini utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Dari jumlah Rp347,3 triliun tadi, sebesar 39,2% atau Rp136,3 triliun adalah program teknis yang manfaatnya langsung ke masyarakat seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dana BOS, iuran PBI JKN, PKH, Sembako, bantuan bencana, hingga pelayanan publik.
Kemudian, 41,5% dari dana tersebut atau Rp144,3 triliun diarahkan untuk pembayaran pensiun dan jaminan sosial pegawai.
"Sisanya sebesar 19,2% atau Rp66,7 triliun adalah untuk program dukungan manajemen operasional pemerintah, seperti gaji dan tunjangan PNS/TNI/Polri, tunjangan kinerja, operasional kantor, pemeliharaan BMN, jasa, perjalanan dinas, dan yang lainnya," pungkas Sri.
(uka)
Explore More