Konsolidasi BUMN Karya Dipastikan Berjalan, Bagaimana Nasib Karyawan?

JAKARTA - Konsolidasi BUMN Karya yang hampir bisa dipastikan bakal terjadi, memicu kekhawatiran adanya pemutusan hubungan kerja ( PHK ) dalam prosesnya. Terlebih, serapan tenaga kerja di sektor infrastruktur cukup tinggi.



Sehingga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengingatkan, perampingan BUMN karya juga harus mempertimbangkan posisi karyawan. Tenaga kerja atau karyawan di internal BUMN karya harus menjadi konsentrasi Kementerian BUMN.

"Ada konsen lain soal tenaga kerja, dalam proses konsolidasi BUMN Karya ini, apalagi sektor infrastruktur adalah sektor yang serapan tenaga kerjanya cukup besar, jadi harus dipastikan dalam proses konsolidasi ini jangan sampai menimbulkan PHK atau efisiensi besar-besaran," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal, Minggu (7/5/2023).



Menurutnya, potensi penyesuaian manajemen hingga karyawan kerap terjadi dalam proses perampingan perusahaan . Kasus itu terjadi ketika adanya penggabungan atau merger.

Karena itu, dia menyarankan Kementerian BUMN tetap menjaga agar penyerapan tenaga kerja di BUMN karya tetap optimal. Khususnya di tingkat staf atau bawahan.

"Kalau level manajemen ada penyesuaian, ya silahkan. Tapi untuk level staf harus tetap dijaga, tidak perlu ada PHK secara sepihak," ucapnya.

Bhima menilai PHK secara sepihak hanya akan mengakibatkan hubungan industrial yang kurang sehat. Baik dalam proses hingga di akhir konsolidasi BUMN karya. Di luar isu PHK, lanjut Bhima, langkah konsolidasi BUMN karya dinilai tepat lantaran akan terjadi refocusing bisnis perusahaan.

"Itu tujuan yang bagus, jadi memang betul-betul ada BUMN karya yang ditugaskan mengerjakan jalan tol, jadi tidak mengerjakan bendungan, tidak mengerjakan misalnya proyek lain yang tidak relevan, sehingga ada refocusing," kata dia.