5 BUMN Karya yang Terbelit Korupsi, Waskita hingga Adhi Karya
loading...
A
A
A
Hingga tahun lalu, KPK sudah meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan, setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Komisi Antirasuah mengusut kasus proyek fiktif lewat pemeriksaan empat saksi. Adapun, keempat saksi tersebut adalah Senior Vice President (VP) Divisi Keuangan dan Akuntansi Amarta Karya, Yohanes Goalbertus Onky Reza Githa Pradana.
Selain itu, Supervisor pada Divisi Keuangan Amarta Karya, M Bangkit Hutama; Pegawai Divisi EPC Amarta Karya, Dodi Dudung Suhendar, serta Karyawan Swasta, Raditya Kholid Aroyo.
Pada Desember 2021 lalu, Tim penyidik KPK pun merampungkan berkas perkara tersangka korporasi yakni Nindya Karya. Berkas tersebut dilimpahkan ke Jaksa penuntut untuk menyusun surat dakwaan.
Lalu, pada September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Nindya Karya dan Tuah Sejati membayar denda senilai Rp900 juta, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut hakim, dua korporasi itu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.
Komisi Antirasuah mengusut kasus proyek fiktif lewat pemeriksaan empat saksi. Adapun, keempat saksi tersebut adalah Senior Vice President (VP) Divisi Keuangan dan Akuntansi Amarta Karya, Yohanes Goalbertus Onky Reza Githa Pradana.
Selain itu, Supervisor pada Divisi Keuangan Amarta Karya, M Bangkit Hutama; Pegawai Divisi EPC Amarta Karya, Dodi Dudung Suhendar, serta Karyawan Swasta, Raditya Kholid Aroyo.
5. PT Nindya Karya (Persero)
Nindya Karya dan PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh KPK terkait kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan bebas dan pelabuhan bebas sabang 2006-2011.Pada Desember 2021 lalu, Tim penyidik KPK pun merampungkan berkas perkara tersangka korporasi yakni Nindya Karya. Berkas tersebut dilimpahkan ke Jaksa penuntut untuk menyusun surat dakwaan.
Lalu, pada September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Nindya Karya dan Tuah Sejati membayar denda senilai Rp900 juta, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut hakim, dua korporasi itu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2011.
(ind)