Utang Naik Rp693,9 Triliun, Menkeu: Untuk Biaya Pemulihan
loading...
Utang pemerintah hingga Juni 2020 naik menjadi Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 32,67%. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah per akhir Juni 2020 berada di angka Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 32,67%.
Utang pemerintah tersebut hingga Juni tahun ini naik Rp693,9 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2019, utang pemerintah tercatat Rp4.570,17 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.
"Dalam mengelola keuangan negara, Pemerintah menerapkan strategi kebijakan countercyclical yaitu APBN digunakan sebagai buffer untuk mengakselerasi pembangunan negara," kata Menkeu seperti dikutip APBN Kita di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
(Baca Juga: Sri Mulyani: Semua Punya Utang, Negara Islam Juga)
Sebagai informasi, total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.264,07 triliun ini didominasi oleh surat berharga negara (SBN). Porsi SBN pada total utang pemerintah mencapai Rp4.472,22 triliun dan pinjaman Rp791,85 triliun.
Porsi SBN yang mencapai Rp4.472,22 triliun terdiri dari domestik sebesar Rp3.280,02 triliun, sementara SBN valuta asing (valas) sebesar Rp1.192,21 triliun.
Sedangkan total utang pemerintah yang berasal dari pinjaman Rp791,85 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp9,80 triliun dan pinjaman luar negeri Rp782,04 triliun. Pinjaman luar negeri ini berasal dari bilateral sebesar Rp305,26 triliun, multilateral sebesar Rp434,35 triliun, commercial banks sebesar Rp42,44 triliun.
Utang pemerintah tersebut hingga Juni tahun ini naik Rp693,9 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2019, utang pemerintah tercatat Rp4.570,17 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.
"Dalam mengelola keuangan negara, Pemerintah menerapkan strategi kebijakan countercyclical yaitu APBN digunakan sebagai buffer untuk mengakselerasi pembangunan negara," kata Menkeu seperti dikutip APBN Kita di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
(Baca Juga: Sri Mulyani: Semua Punya Utang, Negara Islam Juga)
Sebagai informasi, total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.264,07 triliun ini didominasi oleh surat berharga negara (SBN). Porsi SBN pada total utang pemerintah mencapai Rp4.472,22 triliun dan pinjaman Rp791,85 triliun.
Porsi SBN yang mencapai Rp4.472,22 triliun terdiri dari domestik sebesar Rp3.280,02 triliun, sementara SBN valuta asing (valas) sebesar Rp1.192,21 triliun.
Sedangkan total utang pemerintah yang berasal dari pinjaman Rp791,85 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp9,80 triliun dan pinjaman luar negeri Rp782,04 triliun. Pinjaman luar negeri ini berasal dari bilateral sebesar Rp305,26 triliun, multilateral sebesar Rp434,35 triliun, commercial banks sebesar Rp42,44 triliun.
(fai)
Explore More