Sri Mulyani: Semua Punya Utang, Negara Islam Juga

Sabtu, 18 Juli 2020 - 16:09 WIB
loading...
Sri Mulyani: Semua Punya Utang, Negara Islam Juga
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, utang bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Tidak hanya Indonesia, mantan direktur pelaksana bank dunia itu menerangkan negara Islam sekalipun juga memiliki utang. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, utang bagi sebuah negara merupakan hal yang wajar. Tidak hanya Indonesia, mantan direktur pelaksana bank dunia itu menerangkan negara Islam sekalipun juga memiliki utang.

"Semua negara itu berhutang. Negara Islam di dunia juga berhutang kayak Uni Emirat Arab, Afganistan, Pakistan. Negara islam di Afrika itu banyak yang miskin dan mereka juga berhutang," kata Menkeu Sri Mulyani dalam live instagram di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

(Baca Juga: Utang Pemerintah Makin Gemuk, Setahun Bertambah Rp422,7 Triliun )

Beradasarkan data Bank Indonesia (BI), utang Indonedia mencapai USD404,7 miliar pada akhir Mei 2020, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD194,9 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD209,9 miliar

Sambung Sri Mulyani mengutarakan, arti utang itu bersifat dinamis tergantung siapa yang mengartikan utang itu sendiri. Pasalnya jika utang diartikan dengan benar, maka tidak akan menjadi masalah.

(Baca Juga: Utang RI Menumpuk Akibat Pandemi, Rekomendasi Ini Bisa Diambil Pemerintah )

"Utang itu banyak dimensi ada utang yang haram, ada yang diartikan riba ada juga utang yang diartikan benci dan enggak menerima utang itu dibenci," katanya.

Dia menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengelola keuangan negara dan pembiayaan selalu dengan hati-hati. Seperti pembayaran utang dengan adanya menggenjot investasi dan pajak untuk bisa menghasilkan penerimaan negara yang nantinya jadi alat pembayaran dalam pelunasan utang.

(Baca Juga: Bank Dunia Peringatkan Utang Bisa Hambat Jalur Ekonomi RI Menuju Pemulihan )

"Kita negara kaya, pendapatannya itu berasal dari sumber daya alam dan membayar pajak royalti dan kita kumpulkan. Kita perlu pengumpulan pendapatan dari seluruh sumber," jelasnya.
(akr)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1429 seconds (0.1#10.140)