Siap Siaga, Badai Resesi Tidak Lama Lagi Segera Tiba di Indonesia

JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020 menjadi batu sandungan yang terjal bagi pemulihan ekonomi global. Genderang resesi global nyaring dibunyikan oleh berbagai lembaga internasional sebagai sistem peringatan dini bagi pembuat kebijakan ekonomi agar lebih hati-hati.

Situasi serupa juga mulai menghampiri ekonomi Indonesia. Data realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang terpangkas hampir separuh dari periode yang sama tahun sebelumnya, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi negatif di kuartal II menjadi penanda badai resesi akan segera tiba.

(Baca Juga: Ekonom: Kontraksi Ekonomi Global 2020 Terburuk Sejak Perang Dunia II )

Peneliti Indef M.Rizal Taufikurrahman mengatakan, hasil kalkulasi Indef menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh negatif di kuartal II dan memasuki zona resesi di kuartal III 2020. "Pada kuartal II 2020 ekonomi diproyeksi tumbuh negatif dikisaran -3,26% (skenario sedang) hingga -3,88 % (skenario berat)," kata Rizal di Jakarta Rabu.

Pada kuartal III 2020, ancaman pertumbuhan ekonomi negatif juga masih membayangi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi negatif dikisaran -1,3% (skenario sedang) hingga -1,75% (skenario berat). "Waspada dan siap siaga memitigasi kemungkinan resesi ekonomi menjadi pilihan kebijakan yang tidak terelakkan," tegas dia.

(Baca Juga: Ekonomi Global Diprediksi Minus 4%, Domestik Meradang )

Di sisi lain, wabah Covid-19 ini juga menjadi momen koreksi atas rapuhnya pijakan perekonomian akibat terlalu bergantung ke negara lain. Oleh karena itu, aspek kemandirian ekonomi harus menjadi arus utama dalam menata arsitektur ekonomi Indonesia pasca pandemi, agar cita-cita kesejahteraan bisa diwujudkan. Indef pun menyarankan agar pemerintah mempertahankan basis konsumsi masyarakat.

Upaya mempertahankan basis konsumsi ini dilakukan dengan perbaikan yang mendasar terkait hal-hal teknis penyaluran stimulus fiskal, perbaikan pendataan yang targetnya di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta koordinasi dan sinergi lintas lembaga di berbagai tingkatan perlu diperbaiki untuk mengindari tumpang tindih bantuan sosial (bansos).

"Kita juga perlu penyelamatan ekonomi sektoral dan dunia usaha," imbuh Rizal.

Pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana untuk memacu sektor riil. Namun pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut belum efektif. Oleh karena itu, perlu perbaikan administrasi dan verifikasi agar lebih memudahkan bagi penerima manfaat sehingga tidak diperlukan waktu lama untuk merealisasikan stimulus.

Kemudian terang dia diperlukan upaya peningkatan sosialisasi yang mendalam hingga ke berbagai wilayah sangat diperlukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan insentif. Pemerintah juga perlu mendorong badan usaha nya baik BUMN maupun BUMD untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan pelaku usaha swasta.

"Lebih lanjut, perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan secara sinergi dengan dunia usaha mulai dari petani hingga pengusaha besar," ungkap dia.