Tanah Buat Investor di IKN Ditargetkan Tersedia Akhir Tahun Ini
Senin, 15 Mei 2023 - 23:21 WIB
loading...
Pemerintah menargetkan tanah untuk pembangunan IKN tersedia di akhir 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya agar tanah untuk investor di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) sudah tersedia pada akhir tahun 2023. Saat ini status tanah di IKN terbagi menjadi dua kelompok, tanah kawasan hutan dan tanah untuk penggunaan lain.
Baca juga: Jokowi Tugaskan Luhut Bereskan Masalah Investasi di IKN Nusantara
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, penyediaan tanah tersebut akan digunakan untuk infrastruktur dasar yang dibangun melalui APBN ataupun skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).
Danis menjelaskan, pada proses pembangunan tahap pertama di IKN, akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dibagi dalam beberapa wilayah, seperti 1A, 1B, dan 1C. Wilayah-wilayah tersebut yang nantinya bisa dibangun oleh para investor.
"Prosesnyan (land clearing) ini sedang dalam persiapan, sedang dibentuk juga nanti satgas dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk investor. Dari sisi kami Kementerian PUPR sedang menyiapkan kawasan 1B dan 1C sampai kepada kaveling-kavelingnya. Insya Allah akan selesai pada akhir tahun ini 2023," ujar Danis dalam konversi pers secara virtual, Senin (15/5/2023).
Namun demikian, menurut Danis, untuk pembangunan infrastruktur yang akan digarap oleh investor akan melalui proses bersama Badan Otorita IKN yang akan dikerjakan melalui Badan Usaha Milik Otorita (BUMO).
Pembangunan IKN nantinya akan banyak dikontribusikan dari investor ketimbang dana pemerintah melalui APBN. Skema itu diupayakan agar tidak menggangu kinerja fiskal negara. Oleh karena itu, penyiapan terkait lahan menjadi atensi penting bagi pekerjaan pemerintah untuk menjaga iklim investasi di IKN.
Secara total, diproyeksikan pembangunan IKN membutuhkan kurang lebih Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Porsi pembiayaan APBN sendiri hanya menanggung 20% dari kebutuhan dana tersebut.
Baca juga: Seleksi Mandiri Undip 2023 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya
"Insya Allah secara kontraktual paling lama Desember 2023, tapi mungkin kita sedang upayakan lebih cepat. Lebih cepat untuk siap katakanlah mungkin di Oktober atau September dalam rangka mendukung proses investasi tersebut," pungkasnya.
Baca juga: Jokowi Tugaskan Luhut Bereskan Masalah Investasi di IKN Nusantara
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, penyediaan tanah tersebut akan digunakan untuk infrastruktur dasar yang dibangun melalui APBN ataupun skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).
Danis menjelaskan, pada proses pembangunan tahap pertama di IKN, akan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dibagi dalam beberapa wilayah, seperti 1A, 1B, dan 1C. Wilayah-wilayah tersebut yang nantinya bisa dibangun oleh para investor.
"Prosesnyan (land clearing) ini sedang dalam persiapan, sedang dibentuk juga nanti satgas dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk investor. Dari sisi kami Kementerian PUPR sedang menyiapkan kawasan 1B dan 1C sampai kepada kaveling-kavelingnya. Insya Allah akan selesai pada akhir tahun ini 2023," ujar Danis dalam konversi pers secara virtual, Senin (15/5/2023).
Namun demikian, menurut Danis, untuk pembangunan infrastruktur yang akan digarap oleh investor akan melalui proses bersama Badan Otorita IKN yang akan dikerjakan melalui Badan Usaha Milik Otorita (BUMO).
Pembangunan IKN nantinya akan banyak dikontribusikan dari investor ketimbang dana pemerintah melalui APBN. Skema itu diupayakan agar tidak menggangu kinerja fiskal negara. Oleh karena itu, penyiapan terkait lahan menjadi atensi penting bagi pekerjaan pemerintah untuk menjaga iklim investasi di IKN.
Secara total, diproyeksikan pembangunan IKN membutuhkan kurang lebih Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Porsi pembiayaan APBN sendiri hanya menanggung 20% dari kebutuhan dana tersebut.
Baca juga: Seleksi Mandiri Undip 2023 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya
"Insya Allah secara kontraktual paling lama Desember 2023, tapi mungkin kita sedang upayakan lebih cepat. Lebih cepat untuk siap katakanlah mungkin di Oktober atau September dalam rangka mendukung proses investasi tersebut," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
