Program Sejuta Rumah Baru Terealisasi 298.203 Unit di Kuartal I, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat hingga kuartal I-2023 realisasi dari program satu juta rumah (PSR) baru mencapai 298.203 unit. Realisasi program tersebut memang tergolong masih rendah lantaran pembangunan rumah untuk kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini tergolong sudah mahal.



"Belum masif sekarang terus terang (realisasi PSR), karena yang kita harapkan dari pengembang yang bisa dibeli oleh MBR, sedangkan rusun yang bisa menggunakan FLPP hanya Rp250 juta per unit. Sekarang tidak bisa menemukan harga Rp250 juta per unit di Jakarta," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur, Senin (15/5/2023).

Fitrah Nur mengatakan angka realisasi tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian pasca pandemi yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia pada beberapa waktu lalu.

“Capaian tersebut terbagi menjadi 84% yang terdiri dari 252.875 unit rumah bagi MBR dan sisanya 16% yaitu 45.328 unit rumah bagi non-MBR,” sambung Fitrah.

Berdasarkan data yang dihimpun, capaian rumah bagi MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit rumah. Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan sebanyak 57.549 unit dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.

Selanjutnya adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan kementerian/lembaga lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non-FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit.

"Sedangkan untuk rumah non-MBR yang dibangun oleh pengembang sebanyak 16.246 unit dan oleh masyarakat sebanyak 29.082 unit,” tambah Fitra.

Ke depan, Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan di bidang perumahan, guna mendorong tercapainya target PSR.



“Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” pungkasnya.