Pacu Produksi Kereta, INKA Bakal Diguyur Rp1,5 Triliun Tahun Depan

JAKARTA - Kementerian BUMN akan mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun untuk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Dana tersebut nantinya dialokasikan untuk memperluas produksi kereta api.

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui jumlah kereta api yang diproduksi INKA saat ini masih sangat terbatas. Bahkan, selama periode 2022-2025 perseroan belum bisa memasok jumlah Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) yang dibutuhkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Oleh sebab itu, suntikan dana Rp1,5 triliun tersebut diharapkan bisa memperluas kapasitas produksi BUMN di sektor manufaktur kereta api itu.

"Saya sudah memasukan juga ke 2024 salah satu PMN untuk INKA Rp1,5 triliun kalau nggak salah, asal konteksnya memperbesar produksi," ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (25/5/2023).

Menurut dia, tingkat produksi kereta api di dalam negeri yang cukup terbatas akan mendorong pemerintah mengambil alternatif impor. Adapun kasus saat ini adalah rencana mendatangkan rangkaian KRL bekas dari Jepang.

Namun, rencana tersebut masih menunggu keputusan dari Menteri Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Erick menyatakan, keputusan akan diambil berdasarkan data produksi KRL dari INKA untuk periode tertentu dan jumlah permintaan penumpangnya yang harus di-review oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Saya bilang waktu itu kan saya diundang rapat sama Menko (Luhut), Menhub, Menteri Perindustrian, lalu saya bilang saya menunggu dua data final, satu dari INKA berapa besar bisa memproduksi daripada gerbong itu, minta datanya. Saya juga meminta KAI untuk me-review ulang pasca Covid kenaikan jumlah (orang) yang memakai kereta," bebernya.



"Kalau data ini sudah keluar baru kita bisa sinkronkan, jadi bisa ada keputusan, berapa lokal berapa yang impor. Jadi, bukan ribut impor dalam negeri, tanpa solusi buat masyarakat," tandas Ketua Umum PSSI itu.