Indonesia Bisa Saja Terdampak Pemangkasan Kuota Ekspor Beras Vietnam
Selasa, 30 Mei 2023 - 11:35 WIB
loading...
Indonesia bisa terdampak kebijakan ekspor beras Vietnam. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia ( Perpadi ) Sutarto Alimoeso berharap Indonesia bisa meninggalkan ketergantungan impor beras dengan swasembada agar ketahanan pangan tidak terganggu. Apalagi, Vietnam sebagai salah satu negara tujuan impor beras utama berencana memangkas 44% kuota ekspor berasnya menjadi 4 juta ton per tahun pada tahun 2030.
Baca juga: Impor Beras Jangan Sampai Abaikan Produksi Petani
“Ini tergantung Indonesia sebagai negara importir. Kalau kita bisa swasembada pangan, tentu tidak terdampak. Tapi kalau kita ingin meningkatkan impor pada saat terjadi pemangkasan, tentu akan berdampak pada harga karena pasokan akan berkurang,” ujar Sutarto kepada MNC Portal Indonesia, ditulis Selasa (30/5/2023).
Sutarto menambahkan, Indonesia telah memiliki payung hukum yang berpihak kepada produksi pangan di Indonesia melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut agar lahan pertanian tidak mengalami degradasi dan alih fungsi yang dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
Lebih lanjut, Indonesia juga dinilai harus melakukan berbagai upaya agar distribusi pupuk dapat berjalan dengan baik. Selama ini, Sutarto menilai masih terdapat masalah pada pendistribusiannya yang menyebabkan petani tidak memiliki akses terhadap pupuk.
“Padahal pupuk adalah aspek yang penting. Kalau distribusinya terlambat seminggu, itu akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas,” bebernya.
Terakhir, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan perlu dilakukan. Menurutnya, program Presiden Joko Widodo untuk membangun bendungan baru layak untuk diapresiasi. Namun, itu harus diiringi dengan pembangunan saluran irigasi untuk mengalirkan air.
Baca juga: Impor Beras Jangan Sampai Abaikan Produksi Petani
“Ini tergantung Indonesia sebagai negara importir. Kalau kita bisa swasembada pangan, tentu tidak terdampak. Tapi kalau kita ingin meningkatkan impor pada saat terjadi pemangkasan, tentu akan berdampak pada harga karena pasokan akan berkurang,” ujar Sutarto kepada MNC Portal Indonesia, ditulis Selasa (30/5/2023).
Sutarto menambahkan, Indonesia telah memiliki payung hukum yang berpihak kepada produksi pangan di Indonesia melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut agar lahan pertanian tidak mengalami degradasi dan alih fungsi yang dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
Lebih lanjut, Indonesia juga dinilai harus melakukan berbagai upaya agar distribusi pupuk dapat berjalan dengan baik. Selama ini, Sutarto menilai masih terdapat masalah pada pendistribusiannya yang menyebabkan petani tidak memiliki akses terhadap pupuk.
“Padahal pupuk adalah aspek yang penting. Kalau distribusinya terlambat seminggu, itu akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas,” bebernya.
Terakhir, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan perlu dilakukan. Menurutnya, program Presiden Joko Widodo untuk membangun bendungan baru layak untuk diapresiasi. Namun, itu harus diiringi dengan pembangunan saluran irigasi untuk mengalirkan air.
Lihat Juga :
