Jalani Fit and Proper Test, Calon Anggota BPK Singgung Soal Temuan Rp18,73 Triliun
Rabu, 31 Mei 2023 - 11:58 WIB
loading...
Di hadapan Komisi XI, calon anggota BPK singgung soal sejumlah temuan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI, Slamet Edy Purnomo, menjalani fit and proper test yang digelar oleh Komisi XI DPR pada pagi ini (31/5/2023). Dalam paparannya dia menyoroti permasalahan governance yang ada di lembaga auditor negara itu.
Baca juga: Temuan BPK Soal Dana KJP dan KJMU Rp197 Miliar, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan hingga semester I-2022 tercatat masih tingginya persentase rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditee, baik di kantor pusat maupun di pemerintah daerah, dengan posisi terakhir mencapai 52,82%.
"Dari 771 LHP selama semester I-2022, disajikan adanya 9.158 temuan dan pengungkapan sebanyak 15.674 permasalahan dengan nilai ekonomi sebesar Rp18,73 triliun," ungkap Slamet di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Dilihat dari faktor penyebabnya, sebanyak 51,8% lebih karena ketidakpatuhan auditee, dalam hal ini adalah pemerintah daerah karena terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada 8.116 masalah dengan nilai ekonomi sekitar Rp17,3 triliun, dan sebagian besar adalah masalah yang berada di BUMN.
Baca juga: Temuan BPK Soal Dana KJP dan KJMU Rp197 Miliar, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan hingga semester I-2022 tercatat masih tingginya persentase rekomendasi temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh auditee, baik di kantor pusat maupun di pemerintah daerah, dengan posisi terakhir mencapai 52,82%.
"Dari 771 LHP selama semester I-2022, disajikan adanya 9.158 temuan dan pengungkapan sebanyak 15.674 permasalahan dengan nilai ekonomi sebesar Rp18,73 triliun," ungkap Slamet di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Dilihat dari faktor penyebabnya, sebanyak 51,8% lebih karena ketidakpatuhan auditee, dalam hal ini adalah pemerintah daerah karena terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada 8.116 masalah dengan nilai ekonomi sekitar Rp17,3 triliun, dan sebagian besar adalah masalah yang berada di BUMN.
Lihat Juga :
