10 Negara yang Gagal Bayar Utang, Nomor 3 Bawa-bawa China

Rabu, 31 Mei 2023 - 14:38 WIB
loading...
10 Negara yang Gagal Bayar Utang, Nomor 3 Bawa-bawa China
Ada 10 negara yang dinilai gagal membayar utangnya. Foto/ineteconomics.org
A A A
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa lebih dari 50 negara, yang menampung lebih dari setengah penduduk termiskin di dunia, membutuhkan bantuan segera untuk menghindari kemiskinan yang lebih ekstrem. Para analis memperkirakan sebanyak USD400 miliar utang di pasar internasional dapat menjadi penyebab utama permasalahan itu.



Melansir Reuters, Rabu (31/5/2023) di bawah ini adalah daftar negara-negara yang gagal membayar utang internasionalnya atau dianggap berisiko gagal.

1. Ukraina
Ukraina menangguhkan semua pembayaran utangnya tahun lalu setelah invasi Rusia. Mereka perlu merestrukturisasi pinjamannya dan mencari pendanaan puluhan miliar dolar dari Barat untuk menjaga agar negara itu tetap berjalan.

Ukraina berharap untuk meraih bantuan IMF senilai USD15 miliar. Bantuan semacam itu juga akan mendorong negara lain untuk memberikan pinjaman. Ukraina perlu menutupi defisit anggaran sebesar USD38 miliar tahun ini dan telah memperoleh 18 miliar euro (USD19,3 miliar) dari UE dan USD10 miliar dari Amerika Serikat.

2. Srilanka
Srilanka gagal membayar utang internasionalnya untuk pertama kali dalam sejarah modernnya tahun lalu karena salah urus ekonomi selama bertahun-tahun, diperparah oleh kemerosotan global akibat pandemi. Situasi itu akhirnya berubah menjadi krisis besar-besaran ketika kerusuhan sosial memaksa presiden saat itu untuk kabur.

Srilanka baru mencapai kesepakatan sementara dengan IMF pada bulan September 2022 untuk program dukungan hampir USD3 miliar. Srilanka dihadapkan pada negara-negara kreditor, seperti China, India, dan Jepang yang telah meminjamkan dana besar.

3. Zambia
Zambia adalah negara Afrika pertama yang gagal bayar selama era Covid-19 pada tahun 2020. Zambia dipandang sebagai ujian bagi G20's Common Framework Initiative yang dibentuk selama pandemi untuk mempercepat dan merampingkan utang. Namun restrukturisasi utang Zambia senilai USD13 miliar berjalan sangat lamban.

Beberapa pejabat barat menyalahkan China atas penundaan itu, penilaian yang kemudian dibantah Negeri Tirai Bambu. Muncul ketidaksepakatan tentang berapa banyak utang yang dapat ditanggung negara itu ke depan dan apakah pinjaman multilateral dari Bank Dunia juga harus dihapus.

Gara-gara restrukturisasi ditunda, mata uang Zambia, kwacha, telah jatuh sekitar 8% terhadap dolar AS tahun ini.

4. Libanon
Pada awal 2020 negara ini telah gagal bayar. Libanon menghadapi krisis pemerintahan yang tidak terbatas, karena tidak memiliki kepala negara atau kabinet yang diberdayakan penuh sejak masa jabatan Michel Aoun sebagai presiden berakhir pada 31 Oktober.

Pada April tahun lalu, mereka mencapai kesepakatan sementara dengan IMF untuk program dukungan USD3 miliar, tetapi masih perlu memberlakukan serangkaian reformasi ekonomi, termasuk perombakan besar-besaran sistem perbankan dan nilai tukarnya, agar uang mulai mengalir.

5. Ghana
Ghana--yang rasio utangnya terhadap PDB melonjak di atas 93% tahun lalu dan menghabiskan lebih dari 40% pendapatan untuk pembayaran bunga utang saja, menjadi negara keempat yang mengupayakan restrukturisasi di bawah G20's Common Framework Initiative pada Januari.

Ghana mendapatkan kesepakatan bantuan USD3 miliar dengan IMF pada Desember. Produsen kakao, emas, dan minyak itu kini telah mengalihkan perhatiannya ke negosiasi dengan kreditor eksternal, setelah menyelesaikan pertukaran utang dalam negeri dengan 64% pemegang USD10,4 miliar yang awalnya dijadwalkan untuk restrukturisasi.

6. Pakistan
Banjir yang menghancurkan tahun lalu dan kekacauan politik yang berulang-ulang telah membuat negara ini menghadapi risiko serius untuk masuk dalam daftar negara gagal bayar.

Pakistan sangat membutuhkan IMF untuk melepaskan utang yang telah jatuh tempo sebesar USD1,1 miliar. Pakistan berharap pembicaraan dengan IMF dapat segera diselesaikan dan Menteri Keuangan Ishaq Dar mengatakan China telah menjanjikan pinjaman USD700 juta lagi.

Tetapi dengan rasio utang terhadap PDB sudah berada di zona bahaya 70% dan antara 40% hingga 50% dari pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk pembayaran bunga saja tahun ini, Pakistan akan membutuhkan lebih banyak dana lagi.

7. Mesir
Mesir telah mengalami pukulan ganda dari pandemi dan melonjaknya harga makanan dan energi. Negeri Piramida itu telah berjuang dalam beberapa tahun terakhir untuk menahan beban utang dan pembayaran utang yang meningkat.

Kairo akhirnya mendapatkan persetujuan IMF untuk paket dukungan baru senilai USD3 miliar. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Mesir berkomitmen pada mata uang yang fleksibel, peran yang lebih besar untuk sektor swasta, dan serangkaian reformasi moneter dan fiskal.

Mesir telah mengalami tiga devaluasi yang cukup besar sejak Maret 2022, melemahkan mata uangnya hampir 50% selama 12 bulan terakhir. Langkah itu menyakitkan bagi 104 juta penduduknya karena inflasi yang naik hingga hampir 26%--tertinggi dalam lima tahun dan kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman.

8. Tunisia
Tunisia menderita krisis keuangan terburuk yang menyebabkan kekurangan bahan makanan pokok dan mencari pinjaman IMF USD1,9 miliar sebagai imbalan atas reformasi yang tidak populer, termasuk memotong subsidi makanan dan energi. IMF kemudian menangguhkan program pinjaman Tunisia yang dijadwalkan pada 19 Desember karena penundaan reformasi.

9. Malawi
Malawi telah mengalami kekurangan devisa yang parah dalam beberapa bulan terakhir dan berusaha merestrukturisasi utangnya untuk mendapatkan lebih banyak dana dari IMF, lembaga yang menyetujui dana darurat untuk negara yang bergantung pada donor itu pada November.



10. El Savador
El Salvador menyelesaikan rintangan pembayaran obligasi USD600 juta pada Januari kemarin. Tetapi kekhawatiran atas sumber pembiayaan dan kebijakan fiskalnya serta meningkatnya defisit neraca berjalan telah membuat obligasi El Savador tenggelam ke dalam wilayah yang sangat tertekan. Langkah negara Amerika Tengah untuk membuat tender legal bitcoin pada September 2021 secara efektif menutup pintu bagi potensi pembiayaan IMF.

(uka)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1753 seconds (0.1#10.140)