Bentuk Ekosistem Ekonomi Digital, Bos BI Sarankan Pemda Bali Tiru Silicon Valley

JAKARTA - Pariwisata sejak lama menjadi denyut nadi dan penopang perekonomian Bali . Agar tak hanya mengandalkan sektor pariwisata, Pemerintah Daerah (Pemda) Bali disarankan untuk membentuk ekosistem ekonomi digital

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, hal itu bisa diwujudkan melalui empat strategi, salah satunya dengan membentuk kawasan seperti Silicon Valley di Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, selama ini Pulau Dewata memiliki modal yang cukup untuk membentuk ekosistem ekonomi digital. Hal itu diwujudkan melalui pembagian tugas dan fungsi antara masing-masing kabupaten dan kota.

“Selama ini, tiga kabupaten/kota di Bali bertujuan untuk pariwisata, sementara enam kabupaten/kota lainnya untuk produksi pertanian atau UMKM. Ini bagus, dan ekosistem perlu semakin dikembangkan agar tidak hanya mengandalkan pariwisata,” kata Perry dalam kegiatan Pembukaan Bali Digital Festival II Tahun 2023 yang disiarkan secara virtual, Jumat (2/6/2023).

Strategi pertama adalah membentuk kawasan ekonomi seperti pusat inovasi Silicon Valley di Negeri Paman Sam. Perry bilang, pembangunan tersebut tidak perlu diikuti dengan infrastruktur gedung - gedung tinggi, melainkan mengedepankan konsep yang menyatu dengan alam.

Adapun infrastruktur yang paling diperlukan adalah sinyal internet yang cepat dan stabil. Ini digunakan untuk mendukung digitalisasi di antara generasi muda.

Selain itu, pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) juga bisa mendukung melalui peraturan.

“Kawasan ini tidak perlu gedung tinggi, justru umumnya berada di kawasan yang tenang dan menyatu dengan alam, karena banyak anak-anak muda yang menyukai konsep itu. Mungkin bisa di kawasan Gianyar atau tempat lainnya,” tuturnya.

Strategi kedua adalah menciptakan ekosistem iklim bisnis. Menurut Perry, BI bisa berkolaborasi dengan Bali untuk menciptakan ekosistem ekonomi keuangan digital.



Ini diperlukan agar Pemda bisa mengedepankan dan mengembangkan kemudahan izin bagi perusahaan rintisan (startup) yang mau mengembangkan bisnisnya di kawasan tersebut.

Selanjutnya, strategi kedua tentu perlu didukung strategi ketiga, yakni reformasi birokrasi digital. Sehingga, Pemda siap untuk menyambut perusahaan rintisan dengan kemudahan proses bisnis yang diberikan.

“Saya mendukung untuk sering-sering mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) Anas dalam blusukan dan mendukung transformasi birokrasi digital di Bali,” tukasnya.



Terakhir, mendukung ketersediaan sumber daya manusia digital melalui berbagai program pelatihan yang disediakan pemerintah dan swasta. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan ketersediaan talenta digital di Indonesia.