Pakai Rumus Global, Orang Miskin Sekali di Indonesia Membeludak Jadi 6,7 Juta Jiwa
Senin, 05 Juni 2023 - 17:38 WIB
loading...
Indonesia masih punya PR besar untuk mengentaskan kemiskinan. Foto/AdamErlangga/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam perhitungan jumlah kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Rp746 Triliun untuk Berantas Kemiskinan dan Stunting di Tahun Pemilu
Suharso menjelaskan, saat ini Indonesia masih menggunakan perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan rumus USD1,9 purchasing power parity (PPP) per hari. Padahal secara global patokannya adalah USD2,15 PPP per hari.
"Satu PR yang saat ini sedang dihadapi oleh kita adalah mengenai metode penghitungan kemiskinan ekstrem, dan sekarang pemerintah masih menggunakan angka USD1,9 PPP," ungkap Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau secara online di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Suharso memaparkan, jika perhitungan dengan USD1,9, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem mencapai 5,8 juta yang harus dituntaskan di 2024. Sementara jika perhitungan menggunakan angka USD2,15, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus di selesaikan melambung menjadi 6,72 juta jiwa dan harus diturunkan 3,35 juta per tahun.
"Setiap tahun mulai tahun ini kita harus menurunkan 3,35 juta," ujarnya.
Menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jimlah masyarakat miskin ekstrem. Yakni melalui bantuan sosial (bansos), pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Baca juga: Sesuai Al-Quran, Ilmuwan Percaya Seluruh Alam Semesta Bakal Musnah
"Bantuan sosial untuk menaikkan daya beli, kemudian pemberdayaan seperti juga yang telah kita lakukan dalam perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," tuturnya.
Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Rp746 Triliun untuk Berantas Kemiskinan dan Stunting di Tahun Pemilu
Suharso menjelaskan, saat ini Indonesia masih menggunakan perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan rumus USD1,9 purchasing power parity (PPP) per hari. Padahal secara global patokannya adalah USD2,15 PPP per hari.
"Satu PR yang saat ini sedang dihadapi oleh kita adalah mengenai metode penghitungan kemiskinan ekstrem, dan sekarang pemerintah masih menggunakan angka USD1,9 PPP," ungkap Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau secara online di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Suharso memaparkan, jika perhitungan dengan USD1,9, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem mencapai 5,8 juta yang harus dituntaskan di 2024. Sementara jika perhitungan menggunakan angka USD2,15, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus di selesaikan melambung menjadi 6,72 juta jiwa dan harus diturunkan 3,35 juta per tahun.
"Setiap tahun mulai tahun ini kita harus menurunkan 3,35 juta," ujarnya.
Menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jimlah masyarakat miskin ekstrem. Yakni melalui bantuan sosial (bansos), pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Baca juga: Sesuai Al-Quran, Ilmuwan Percaya Seluruh Alam Semesta Bakal Musnah
"Bantuan sosial untuk menaikkan daya beli, kemudian pemberdayaan seperti juga yang telah kita lakukan dalam perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," tuturnya.
(uka)
Lihat Juga :
