Orang Bule Jadi Pengawas Proyek IKN, Luhut: Untuk Menjaga Kualitas
loading...
Menko Luhut B. Pandjaitan jelaskan alasan penggunaan TKA sebagai pengawas proyek IKN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa pengawas proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) berkewarganegaraan asing. Menurut Luhut, keputusan itu dilakukan agar proyek pembangunan di IKN berjalan sesuai rencana, mulai dari kualitas hingga ketetapan waktu.
Dia juga mengatakan bahwa terkait pengawas pembangunan proyke IKN tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kita pake bule-bule untuk menjadi (ber)kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023).
Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendara pada 17 Agustus mendatang.
"Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," ungkapnya.
Luhut menjelaskan pihaknya tengah mengejar model bisnis terkait rencana pengembangan kawasan status tanah di IKN yang ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini.
"Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target harus selesai. Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana. Kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk, itu semua akan bisa kita lakukan," jelas dia.
"Oleh karena itu valuasi tanah segera kita minta appraisal untuk menghitung. Dan setiap enam bulan harga tanah akan berubah, karena infrastruktur makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," tambahnya.
Dia juga mengatakan bahwa terkait pengawas pembangunan proyke IKN tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Presiden (Jokowi), pengawas itu secara terpaksa dengan segala hormat kita pake bule-bule untuk menjadi (ber)kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI, Jumat (9/6/2023).
Luhut mengatakan, pengawasan infrastruktur itu difokuskan pada target pemerintah tahun depan untuk melaksanakan kegiatan upacara bendara pada 17 Agustus mendatang.
"Kemarin di Singapura, kita jualan mengenai ini (IKN) dan mereka sangat antusias dan semua masuk. Dan kita harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana," ungkapnya.
Luhut menjelaskan pihaknya tengah mengejar model bisnis terkait rencana pengembangan kawasan status tanah di IKN yang ditargetkan bakal selesai pada 27 Juli ini.
"Ini yang sedang kita selesaikan sekarang. Saya kejar, agar 27 Juli target harus selesai. Dengan targetnya berapa, harganya bagaimana. Kemudian siapa yang mau beli dan siapa mau masuk, itu semua akan bisa kita lakukan," jelas dia.
"Oleh karena itu valuasi tanah segera kita minta appraisal untuk menghitung. Dan setiap enam bulan harga tanah akan berubah, karena infrastruktur makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu," tambahnya.
(uka)
Lihat Juga :
