Punya Utang Rp7.849 Triliun, Kemenkeu Sebut Indonesia Sekarang Lebih Merdeka
loading...
Komposisi utang Indonesia saat ini membuat lebih merdeka. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Surat Utang Negara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Utang pemerintah tercatat Rp7.849,89 triliun pada 30 April 2023 dengan rasio terhadap PDB 38,15%.
"Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," ujar Deni dalam kegiatan CNBC Money Talks, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Berbeda dengan zaman orde baru, Deni melanjutkan, saat ini 90% pembiayaan APBN berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Jadi Indonesia memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakan.
Sementara ketika Orde Baru, Indonesia hanya memiliki 10% SBN dan 90% berasal dari utang ke negara asing atau lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan sebagainya.
“Kita secara masalah kemerdekaan lebih merdeka untuk menentukan arah kebijakan karena tidak mendapatkan persyaratan dari negara yang memberikan utang. Sekarang 90% pembiayaan APBN dari SBN,” bebernya.
Lebih lanjut Deni mengatakan, sebanyak 85% SBN sudah dikuasai oleh investor dalam negeri baik lembaga maupun individu. Sedangkan 15% sisanya dimiliki oleh investor asing.
"Angka ini meningkat pesat dari sebelum pandemi. Saat itu, 39% SBN kita dimiliki oleh investor asing. Sekarang tinggal level 15% dimiliki investor asing, jadi 85%SBN kita dinikmati oleh investor domestik," terangnya.
Walaupun utang selalu mengalami peningkatan, ukuran ekonomi Indonesia yang dilihat melalui produk domestik bruto (PDB) juga semakin besar. Angkanya pun disebut tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia sehingga kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga semakin meningkat.
Dengan demikian, kondisi utang Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya. Selain itu, Indonesia sepanjang sejarah tidak pernah mengalami gagal bayar.
“Dalam sejarah, Indonesia belum pernah default,” pungkasnya.
"Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," ujar Deni dalam kegiatan CNBC Money Talks, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Berbeda dengan zaman orde baru, Deni melanjutkan, saat ini 90% pembiayaan APBN berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Jadi Indonesia memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakan.
Sementara ketika Orde Baru, Indonesia hanya memiliki 10% SBN dan 90% berasal dari utang ke negara asing atau lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan sebagainya.
“Kita secara masalah kemerdekaan lebih merdeka untuk menentukan arah kebijakan karena tidak mendapatkan persyaratan dari negara yang memberikan utang. Sekarang 90% pembiayaan APBN dari SBN,” bebernya.
Lebih lanjut Deni mengatakan, sebanyak 85% SBN sudah dikuasai oleh investor dalam negeri baik lembaga maupun individu. Sedangkan 15% sisanya dimiliki oleh investor asing.
"Angka ini meningkat pesat dari sebelum pandemi. Saat itu, 39% SBN kita dimiliki oleh investor asing. Sekarang tinggal level 15% dimiliki investor asing, jadi 85%SBN kita dinikmati oleh investor domestik," terangnya.
Walaupun utang selalu mengalami peningkatan, ukuran ekonomi Indonesia yang dilihat melalui produk domestik bruto (PDB) juga semakin besar. Angkanya pun disebut tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia sehingga kemampuan Indonesia dalam membayar utang juga semakin meningkat.
Dengan demikian, kondisi utang Indonesia berada dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya. Selain itu, Indonesia sepanjang sejarah tidak pernah mengalami gagal bayar.
“Dalam sejarah, Indonesia belum pernah default,” pungkasnya.
(uka)
Explore More