Pandemi jadi Endemi, Pemerintah Tetap Anggarkan BLT Rp3,8 Triliun untuk Warga Desa
loading...
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Foto/MPI/Iqbal Dwi P
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut status pandemi Covid-19 dan mulai memasuki masa endemi. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/6).
Namun, berakhirnya pandemi tak lantas membuat program bantuan untuk masyarakat terhenti. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun ini pemerintah masih mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat desa.
Meski begitu, besarannya berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan saat masih pandemic Covid-19. Jika saat Covid-19 dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun 2023 ini dianggarkan Rp3,8 triliun untuk BLT.
"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun dari pada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se-Indonesia," ujar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Menurut dia, pengurangan dalam anggaran BLT itu akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk masyarakat desa yang masih terdampak pandemi dan belum mendapatkan pekerjaan baru.
Menurut dia, pemberian BLT ini merupakan bantalan bagi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengumumkan perubahan status pandemi menjadi endemi, tak dapat dimungkiri masih ada masyarakat yang masih terdampak secara ekonomi.
"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespons pandemi Covid-19 karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," sambung dia.
Adapun BLT tersebut pada tahun 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 71.984 desa seluruh Indonesia. Bukan hanya BLT, seiring dengan pengumuman status endemi Covid-19 juga membuat beberapa pengalokasian dana desa yang sebelumnya untuk penanganan pandemi ke hal-hal lain yang tujuannya untuk proses pemulihan ekonomi.
Misalnya penambahan dana untuk pembangunan infrastruktur, program desa tanpa kemiskinan, serta pendidikan desa berkualitas. Pada tahun 2023 ini komposisi pengeluaran APB Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan medesak (Covid-19) sebesar Rp12,06 triliun.
"Jadi mulai sejak penurunan Covid-19 kemarin, meski belum diputuskan statusnya menjadi endemi, itu sudah mulai ada pengurangan-pengurangan alokasinya,” ungkap Gus Halim.
“Contoh dahulu ada alokasi anggaran untuk relawan Covid-19, program sosialiasi, penyiapan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, penyiapan ruang isolasi di desa, itu setelah pasca pandemi itu sudah tidak dianggarkan lagi," tutup dia.
Namun, berakhirnya pandemi tak lantas membuat program bantuan untuk masyarakat terhenti. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun ini pemerintah masih mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat desa.
Meski begitu, besarannya berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan saat masih pandemic Covid-19. Jika saat Covid-19 dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun 2023 ini dianggarkan Rp3,8 triliun untuk BLT.
"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun dari pada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se-Indonesia," ujar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Menurut dia, pengurangan dalam anggaran BLT itu akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk masyarakat desa yang masih terdampak pandemi dan belum mendapatkan pekerjaan baru.
Menurut dia, pemberian BLT ini merupakan bantalan bagi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengumumkan perubahan status pandemi menjadi endemi, tak dapat dimungkiri masih ada masyarakat yang masih terdampak secara ekonomi.
"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespons pandemi Covid-19 karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," sambung dia.
Adapun BLT tersebut pada tahun 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 71.984 desa seluruh Indonesia. Bukan hanya BLT, seiring dengan pengumuman status endemi Covid-19 juga membuat beberapa pengalokasian dana desa yang sebelumnya untuk penanganan pandemi ke hal-hal lain yang tujuannya untuk proses pemulihan ekonomi.
Misalnya penambahan dana untuk pembangunan infrastruktur, program desa tanpa kemiskinan, serta pendidikan desa berkualitas. Pada tahun 2023 ini komposisi pengeluaran APB Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan medesak (Covid-19) sebesar Rp12,06 triliun.
"Jadi mulai sejak penurunan Covid-19 kemarin, meski belum diputuskan statusnya menjadi endemi, itu sudah mulai ada pengurangan-pengurangan alokasinya,” ungkap Gus Halim.
“Contoh dahulu ada alokasi anggaran untuk relawan Covid-19, program sosialiasi, penyiapan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, penyiapan ruang isolasi di desa, itu setelah pasca pandemi itu sudah tidak dianggarkan lagi," tutup dia.
(ind)
Explore More