Jalanan Macet Bikin Ekonomi RI Rugi Rp77 Triliun per Tahun, Jakarta Paling Boncos
loading...
Sejumlah kendaraan berjalan perlahan saat terjebak macet di Jalan S Paman, Jakarta. Selasa, (11/4/2023). Foto/SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta menimbulkan kerugian negara hingga Rp77 triliun per tahun. Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Kasubdit Angkutan Perkotaan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) , Tonny Agus Setiono mengatakan, dari jumlah kerugian tersebut, DKI Jakarta menyumbang kerugian terbesar yaitu mencapai Rp65 triliun. Sementara untuk wilayah Semarang, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar berkisar Rp12 triliun per tahun.
Tonny menerangkan, kerugian tersebut mencakup banyak hal, misalnya suku cadang atau sparepart-nya, bahan bakar yang terbuang sia-sia, waktu yang terbuang di jalanan, dan sebagainya.
"Kemarin Senin dari Gambir naik taksi bisanya, dari Gambir ke kantor Rp18.000-20.000. Begitu macet membengkak sampai Rp30.000. Itu berarti kan biaya saya bertambah karena macet. Itu penjumlahan dari seluruh masyarakat yang merasakan macet," bebernya di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Di tempat yang sama, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Ghoefron Koerniawan membeberkan, kerugian juga terjadi dari sisi biaya pemakaian kendaraan, tetapi dampak akibat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan juga diperhitungkan.
“Banyak emisi yang ke luar di mana-mana, kemudian menyebabkan orang sakit, biaya perawatan dan sebagaimana termasuk konsekuensi perawatan kendaraan yang seharusnya belum masuk bengkel tapi karena kemacetan perlu ada komponen yang harus dicek dan diperbaiki," terang dia.
Oleh karenanya, sambung Ghoefron, saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan transportasi publik untuk dapat mengurangi emisi udara dan juga efek lainnya.
"Pemerintah concern membangun public transport yang baik, sehingga kemacetan berkurang, kemudian emisi juga berkurang dan efek-efek berikutnya itu yang bisa kita hemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat," paparnya.
Kasubdit Angkutan Perkotaan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) , Tonny Agus Setiono mengatakan, dari jumlah kerugian tersebut, DKI Jakarta menyumbang kerugian terbesar yaitu mencapai Rp65 triliun. Sementara untuk wilayah Semarang, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar berkisar Rp12 triliun per tahun.
Tonny menerangkan, kerugian tersebut mencakup banyak hal, misalnya suku cadang atau sparepart-nya, bahan bakar yang terbuang sia-sia, waktu yang terbuang di jalanan, dan sebagainya.
"Kemarin Senin dari Gambir naik taksi bisanya, dari Gambir ke kantor Rp18.000-20.000. Begitu macet membengkak sampai Rp30.000. Itu berarti kan biaya saya bertambah karena macet. Itu penjumlahan dari seluruh masyarakat yang merasakan macet," bebernya di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Di tempat yang sama, Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Ghoefron Koerniawan membeberkan, kerugian juga terjadi dari sisi biaya pemakaian kendaraan, tetapi dampak akibat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan juga diperhitungkan.
“Banyak emisi yang ke luar di mana-mana, kemudian menyebabkan orang sakit, biaya perawatan dan sebagaimana termasuk konsekuensi perawatan kendaraan yang seharusnya belum masuk bengkel tapi karena kemacetan perlu ada komponen yang harus dicek dan diperbaiki," terang dia.
Oleh karenanya, sambung Ghoefron, saat ini pemerintah fokus terhadap pembangunan transportasi publik untuk dapat mengurangi emisi udara dan juga efek lainnya.
"Pemerintah concern membangun public transport yang baik, sehingga kemacetan berkurang, kemudian emisi juga berkurang dan efek-efek berikutnya itu yang bisa kita hemat untuk membangun yang lebih baik dan alokasi yang bermanfaat buat masyarakat," paparnya.
(ind)
Lihat Juga :
