Pengusaha Buka-bukaan Soal Praktik Pungli di Pemerintahan

Rabu, 12 Oktober 2016 - 14:55 WIB
Pengusaha Buka-bukaan Soal Praktik Pungli di Pemerintahan
Pengusaha Buka-bukaan Soal Praktik Pungli di Pemerintahan
A A A
JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menguak fakta bahwa praktik pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan masih terjadi di lingkungan pemerintahan. Betapa tidak, dalam OTT tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 2D tertangkap tangan menerima suap dengan total Rp17.270.000.

(Baca Juga: Terlibat Pungli, Mendag Ancam Seret Pegawai ke Penjara)

Menanggapi hal itu, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengakui bahwa praktik pungli memang masih terjadi dalam berbagai pengurusan perizinan di Indonesia. Selama ini, rantai birokrasi perizinan yang panjang menjadi celah oknum-oknum tersebut menarik pungli.

"Intinya secara umum pungli itu salah. Kalau kita ngeliatnya gini, semakin panjang urusan perizinan, semakin banyak potensi korupsi," kata Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Menurutnya, intensitas tatap muka yang tinggi dalam pengurusan perizinan juga membuat potensi korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu, jalan keluar dari masalah ini adalah seluruh mekanisme perizinan diubah secara online. Dengan begitu, pertemuan tatap muka pun akan berkurang dan bahkan tidak sama sekali.

"Kalau bertemu fisik, kemungkinan punglinya makin besar. Semakin panjang untuk proses mendapatkan perizinan, semakin potensi ini. Sebenarnya untuk menghilangkan itu ya prosesnya diperpendek. Caranya gimana? Online aja semuanya," imbuh dia.

Rosan menilai, pemerintah kedepannya perlu mengubah sistem perizinan menjadi berbasis online. "Jadi enggak usah ketemu orang. Verifikasi online beres kasih izinnya," terangnya.

(Baca Juga: Polda Metro Jaya Lakukan OTT di Kemenhub)

Sementara terkait potensi adanya calo dalam pengurusan perizinan online, dia menyatakan bahwa sejatinya hal ini hanyalah soal kebiasaan. Masyarakat di Tanah Air terlalu manja sehingga memilih calo untuk mengurus izin-izinnya.

"Sebenarnya gini gini, ini kan mengubah suatu kebiasaan. Terus terang, kita ke airport kita pinginnya ketik ketik terus keluar boarding passnya. Coba keluar negeri, paspor kita taro mesin terus keluar sendiri boarding passnya. Jadi kita enggak ketemu orang juga. Itu kan mengubah suatu kebiasaan aja," tandasnya.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8079 seconds (0.1#10.140)