Di Depan Gen Z, Bahlil Ungkap Mengapa Kebijakan Hilirisasi Ditentang Banyak Negara
Sabtu, 08 Juli 2023 - 21:10 WIB
loading...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall, Jakarta, Sabtu (8/7/2023). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan seorang pemimpin negara akan menjadi aktor utama dalam sebuah perubahan. Kebijakan yang diambil pemimpin negara akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia.
Bahlil menjelaskan salah satu contoh saat ini tengah menjadi sorotan adalah kebijakan hilirisasi . Pemerintah Indonesia secara tegas melarang penjualan beberapa komoditas mentah. Mereka, industri asing, yang membutuhkan komoditas dari dalam negeri wajib mendirikan pabrik di Indonesia dan mengolahnya menjadi barang setengah jadi dan jadi, baru bisa dijual.
Baca Juga: Bela Jokowi Soal Hilirisasi, Menteri ESDM Tegas Tak Mau Diatur IMF
Kebijakan tersebut menurutnya tidak disukai oleh beberapa negara. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membangun industri di dalam negeri jika hendak memanfaatkan komoditas dalam negeri.
"Indonesia dijajah karena komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju, Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel, saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall, Sabtu (8/7/2023).
Bahlil menjelaskan kebijakan larangan ekpsor nikel ini cukup mendapatkan tentangan. Bahkan IMF yang memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di tengah ekonomi negara lain sedang tidak stabil, malahan menyisipkan pesan, agar kebijakan larangan ekspor nikel ini dapat dipertimbangkan kembali.
"Yang terjadi juga Uni Eropa bawa kita ke WTO agar tidak dilanjutkan larangan ekspor nikel, saya tanya Presiden, katanya, 'Mas Bahlil kita sudah berdaulat, maju terus, kita lawan'," sambung Bahlil.
Bahlil menjelaskan salah satu contoh saat ini tengah menjadi sorotan adalah kebijakan hilirisasi . Pemerintah Indonesia secara tegas melarang penjualan beberapa komoditas mentah. Mereka, industri asing, yang membutuhkan komoditas dari dalam negeri wajib mendirikan pabrik di Indonesia dan mengolahnya menjadi barang setengah jadi dan jadi, baru bisa dijual.
Baca Juga: Bela Jokowi Soal Hilirisasi, Menteri ESDM Tegas Tak Mau Diatur IMF
Kebijakan tersebut menurutnya tidak disukai oleh beberapa negara. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membangun industri di dalam negeri jika hendak memanfaatkan komoditas dalam negeri.
"Indonesia dijajah karena komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju, Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel, saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall, Sabtu (8/7/2023).
Bahlil menjelaskan kebijakan larangan ekpsor nikel ini cukup mendapatkan tentangan. Bahkan IMF yang memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di tengah ekonomi negara lain sedang tidak stabil, malahan menyisipkan pesan, agar kebijakan larangan ekspor nikel ini dapat dipertimbangkan kembali.
"Yang terjadi juga Uni Eropa bawa kita ke WTO agar tidak dilanjutkan larangan ekspor nikel, saya tanya Presiden, katanya, 'Mas Bahlil kita sudah berdaulat, maju terus, kita lawan'," sambung Bahlil.
Lihat Juga :
