Cegah Dampak El Nino terhadap Ketahanan Pangan: Stop Pemborosan
Minggu, 09 Juli 2023 - 07:15 WIB
loading...
Pencegahan pemborosan makanan bisa berdampak pada ketahanan pangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menekankan pentingnya strategi dan antisipasi oleh seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada Agustus-September 2023. Dampak El Nino bisa mengancam ketahanan pangan di Indonesia.
Baca juga: Imbas Perang Rusia-Ukraina, Pupuk Indonesia Buka Opsi Impor Bahan Baku dari Timur Tengah
“Kita dihadapkan pada ancaman kekeringan karena fenomena El Nino yang bisa berdampak pada produksi pangan secara nasional. Kemarau panjang dan ekstrem ini harus benar-benar kita antisipasi dengan strategi yang baik,” kata Muhamad Mardiono, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, pada Focus Group Discussion Strategi dan Antisipasi Dampak El Nino Terhadap Ketahanan Pangan di Bogor, dikutip Minggu (9/7/2023).
Manurut Mardiono, jika tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan strategi yang baik, kekeringan akan menjadi bencana bahkan mendatangkan dampak ikutan lain seperti gagal panen, krisis air bersih, kebakaran lahan yang berpengaruh langsung pada keberlanjutan ketahanan pangan. El Nino tercatat menurunkan produksi padi di Indonesia antara 1-5 juta ton sejak 1990-2020.
Sejumlah riset yang dilakukan juga menunjukkan hal serupa, salah satunya penurunan produksi beras di Banten sejak 2002-2015 akibat fenomena El Nino. Tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) mendata realisasi produksi beras pada Februari dan Maret 2023, masing-masing 2,8 juta ton dan 5 juta ton, atau lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3,6 juta ton dan 5 juta ton.
“El Nino dan La Nina sebenarnya merupakan fenomena yang sudah jamak terjadi dan BMKG juga sudah memperkirakan Indonesia akan mengalami puncak terekstrem pada Agustus 2023,” jelas Mardiono.
Selain itu, Mardiono menekankan perlunya perhatian khusus, dari instansi terkait dengan mengeluarkan kebijakan berupa perlindungan terhadap para petani, yang mengalami gagal panen, akibat dampak dari iklim ekstrem, karena selain kerugian ekonomi yang sangat dahsyat, kebakaran hutan dan lahan, juga membawa dampak kesehatan yang mengerikan.
![Cegah Dampak El Nino terhadap Ketahanan Pangan: Stop Pemborosan]()
Muhamad Mardiono, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
Terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan, Mardiono juga fokus pada pola budaya konsumsi di masyarakat yang mulai menunjukkan gejala terjadinya pemborosan pangan, yakni fenomena food waste dan food loss di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan, data dari UNEP pada 2021, menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan urutan ke-4, terbesar di dunia, setelah China, India, dan Nigeria dengan total sampah makanan mencapai 21 juta ton tiap tahunnya,” katanya.
Bahkan menurut data Bappenas, sampah makanan di Indonesia mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115 sampai 184 kilogram per orang per tahun. Besarnya sampah makanan berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Akibat sampah makanan ini pula, Bappenas memperkirakan negara setidaknya mengalami kerugian ekonomi yang mencapai Rp213 triliun sampai Rp551 triliun per tahun, atau setara dengan 4 sampai 5% PDB Indonesia.
“Sampah makanan juga menyumbang sekitar 8 sampai 10% emisi gas rumah kaca, sehingga saya kira ke depan mendesak ada perubahan budaya masyarakat, melalui kampanye program ‘makan secukupnya’ atau ‘cukup satu porsi’ untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan mengambil makanan sedikit, dan dapat menambah makanan sesuai porsinya jika diperlukan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan riset World Food Programme (WFP) menunjukkan negara dengan kerawanan iklim semakin tinggi cenderung akan menimbulkan kerawanan pangan yang berdampak pada populasi masyarakat dengan gizi kurang (undernourished).
Baca juga: 5 Fakta Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Eks Ajudan Wapres yang Menjadi Wagub Lemhannas
“Indonesia termasuk wilayah dengan kerawanan iklim medium, sehingga diperlukan awareness dan antisipasi untuk mengurangi potensi krisis pangan. Perlu political will dan langkah aksi bersama untuk meningkatkan produksi beras, kedelai, daging lembu, dan gula konsumsi agar dapat memenuhi kebutuhan nasional,” kata Arief.
Baca juga: Imbas Perang Rusia-Ukraina, Pupuk Indonesia Buka Opsi Impor Bahan Baku dari Timur Tengah
“Kita dihadapkan pada ancaman kekeringan karena fenomena El Nino yang bisa berdampak pada produksi pangan secara nasional. Kemarau panjang dan ekstrem ini harus benar-benar kita antisipasi dengan strategi yang baik,” kata Muhamad Mardiono, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, pada Focus Group Discussion Strategi dan Antisipasi Dampak El Nino Terhadap Ketahanan Pangan di Bogor, dikutip Minggu (9/7/2023).
Manurut Mardiono, jika tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan strategi yang baik, kekeringan akan menjadi bencana bahkan mendatangkan dampak ikutan lain seperti gagal panen, krisis air bersih, kebakaran lahan yang berpengaruh langsung pada keberlanjutan ketahanan pangan. El Nino tercatat menurunkan produksi padi di Indonesia antara 1-5 juta ton sejak 1990-2020.
Sejumlah riset yang dilakukan juga menunjukkan hal serupa, salah satunya penurunan produksi beras di Banten sejak 2002-2015 akibat fenomena El Nino. Tahun ini Badan Pusat Statistik (BPS) mendata realisasi produksi beras pada Februari dan Maret 2023, masing-masing 2,8 juta ton dan 5 juta ton, atau lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3,6 juta ton dan 5 juta ton.
“El Nino dan La Nina sebenarnya merupakan fenomena yang sudah jamak terjadi dan BMKG juga sudah memperkirakan Indonesia akan mengalami puncak terekstrem pada Agustus 2023,” jelas Mardiono.
Selain itu, Mardiono menekankan perlunya perhatian khusus, dari instansi terkait dengan mengeluarkan kebijakan berupa perlindungan terhadap para petani, yang mengalami gagal panen, akibat dampak dari iklim ekstrem, karena selain kerugian ekonomi yang sangat dahsyat, kebakaran hutan dan lahan, juga membawa dampak kesehatan yang mengerikan.
Muhamad Mardiono, Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
Terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan, Mardiono juga fokus pada pola budaya konsumsi di masyarakat yang mulai menunjukkan gejala terjadinya pemborosan pangan, yakni fenomena food waste dan food loss di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan, data dari UNEP pada 2021, menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan urutan ke-4, terbesar di dunia, setelah China, India, dan Nigeria dengan total sampah makanan mencapai 21 juta ton tiap tahunnya,” katanya.
Bahkan menurut data Bappenas, sampah makanan di Indonesia mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115 sampai 184 kilogram per orang per tahun. Besarnya sampah makanan berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Akibat sampah makanan ini pula, Bappenas memperkirakan negara setidaknya mengalami kerugian ekonomi yang mencapai Rp213 triliun sampai Rp551 triliun per tahun, atau setara dengan 4 sampai 5% PDB Indonesia.
“Sampah makanan juga menyumbang sekitar 8 sampai 10% emisi gas rumah kaca, sehingga saya kira ke depan mendesak ada perubahan budaya masyarakat, melalui kampanye program ‘makan secukupnya’ atau ‘cukup satu porsi’ untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan mengambil makanan sedikit, dan dapat menambah makanan sesuai porsinya jika diperlukan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan riset World Food Programme (WFP) menunjukkan negara dengan kerawanan iklim semakin tinggi cenderung akan menimbulkan kerawanan pangan yang berdampak pada populasi masyarakat dengan gizi kurang (undernourished).
Baca juga: 5 Fakta Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Eks Ajudan Wapres yang Menjadi Wagub Lemhannas
“Indonesia termasuk wilayah dengan kerawanan iklim medium, sehingga diperlukan awareness dan antisipasi untuk mengurangi potensi krisis pangan. Perlu political will dan langkah aksi bersama untuk meningkatkan produksi beras, kedelai, daging lembu, dan gula konsumsi agar dapat memenuhi kebutuhan nasional,” kata Arief.
(uka)
Lihat Juga :
