Kemenhub Bocorkan Perilaku Pemda Bangun Transportasi: Bisanya cuma Minta Duit
loading...
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno. Foto/HeriPurnomo/MPI
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno mengungkap, pembangunan infrastruktur transportasi publik yang baik masih menemui masalah klasik, yakni anggaran. Terutama anggaran di pemerintah daerah.
Hendro mengatakan, belakangan ini banyak pemerintah daerah (pemda) yang meminta anggaran untuk memperbaiki transportasi publik di daerahnya.
"Tiap hari ada pemda yang datang ke Dirjen Perhubungan Darat. Hari ini dari Pemda Aceh. Semuanya ingin membangun transportasi, tapi semuanya ingin minta anggaran dari pusat untuk membangun transportasi daerahnya," katanya dalam Forum Diskusi Transportasi Publik yang diselenggarakan Instran di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Hendro mengatakan bahwa kebanyakan pemda yang datang ke kantornya untuk meminta anggaran. Ketika ditanya terkait cara proyek tersebut berjalan untuk 5 sampai 20 tahun ke depan, tidak ada yang bisa menjabarkannya.
"Jadi senengnya hanya minta (anggaran) tapi konsepnya mana nggak ada satu pun yang bisa menujukkan tentang konsep membangun transportasi di daerahnya," kata Hendro.
Bahkan kata Hendro, Kementerian Perhubungan telah memberikan sejumlah bus kepada pemda di tahun 2004. Aka tetapi saat ini tidak ada satu pun daerah yang mampu mengurusnya.
"Dan lebih ironis lagi ketika diberi barang dan dikelola oleh badan usaha daerah, seharusnya kalo dikasih dua akan menjadi tiga atau lebih. Tapi ketika dikelola oleh badan usaha daerah itu datang lagi tapi mintanya uang untuk memperbaiki barang yang rusak. Dan uang pemasukan selama ini larinya ke mana dan itu semua?" tambahnya.
Hendro menjelaskan terkait permasalahan anggaran sebenarnya bisa diatasi dengan adanya creative finasnial yang dilakukan untuk membangun transportasi publik melaui berbagai skema kerja sama, dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Perlu adanya creative financing, jadi tidak hanya mengandalkan uang negara. Kalo minta tumbuh bagus tidak jadi masalah, tapi kalo minta terus, minta lagi ya masalah," katanya.
Hendro mengatakan, belakangan ini banyak pemerintah daerah (pemda) yang meminta anggaran untuk memperbaiki transportasi publik di daerahnya.
"Tiap hari ada pemda yang datang ke Dirjen Perhubungan Darat. Hari ini dari Pemda Aceh. Semuanya ingin membangun transportasi, tapi semuanya ingin minta anggaran dari pusat untuk membangun transportasi daerahnya," katanya dalam Forum Diskusi Transportasi Publik yang diselenggarakan Instran di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Hendro mengatakan bahwa kebanyakan pemda yang datang ke kantornya untuk meminta anggaran. Ketika ditanya terkait cara proyek tersebut berjalan untuk 5 sampai 20 tahun ke depan, tidak ada yang bisa menjabarkannya.
"Jadi senengnya hanya minta (anggaran) tapi konsepnya mana nggak ada satu pun yang bisa menujukkan tentang konsep membangun transportasi di daerahnya," kata Hendro.
Bahkan kata Hendro, Kementerian Perhubungan telah memberikan sejumlah bus kepada pemda di tahun 2004. Aka tetapi saat ini tidak ada satu pun daerah yang mampu mengurusnya.
"Dan lebih ironis lagi ketika diberi barang dan dikelola oleh badan usaha daerah, seharusnya kalo dikasih dua akan menjadi tiga atau lebih. Tapi ketika dikelola oleh badan usaha daerah itu datang lagi tapi mintanya uang untuk memperbaiki barang yang rusak. Dan uang pemasukan selama ini larinya ke mana dan itu semua?" tambahnya.
Hendro menjelaskan terkait permasalahan anggaran sebenarnya bisa diatasi dengan adanya creative finasnial yang dilakukan untuk membangun transportasi publik melaui berbagai skema kerja sama, dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Perlu adanya creative financing, jadi tidak hanya mengandalkan uang negara. Kalo minta tumbuh bagus tidak jadi masalah, tapi kalo minta terus, minta lagi ya masalah," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
