Komisi IX DPR RI Pastikan Masyarakat Papua Barat Daya Terjamin Program JKN
Senin, 17 Juli 2023 - 07:29 WIB
loading...
Komisi IX DPR RI terus pastikan penyelenggaraan Program JKN telah menjamin kesehatan seluruh masyarakat hingga Papua Barat Daya. (Foto: dok BPJS Kesehatan)
A
A
A
SORONG - Komisi IX DPR RI terus memastikan bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjamin kesehatan seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan agar akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan bisa didapatkan secara mudah.
Dalam kunjungannya ke Provinsi Papua Barat Daya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa kunjungannya kali ini dilakukan untuk mengetahui langsung kondisi akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.
Dirinya yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan ingin mendapatkan masukan secara langsung baik dari pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Selain itu, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta membangun engagement dan memperoleh informasi hingga mendapatkan gambaran secara komprehensif permasalahan masyarakat, dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI salah satunya pelaksanaan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Melki.
Dalam kunjungannya yang didampingi oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, Melki juga menyoroti pemerataan akses fasilitas kesehatan bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan. Ia menyebut, persebaran fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata.
Dalam kunjungannya ke Provinsi Papua Barat Daya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa kunjungannya kali ini dilakukan untuk mengetahui langsung kondisi akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.
Dirinya yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan ingin mendapatkan masukan secara langsung baik dari pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Selain itu, kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta membangun engagement dan memperoleh informasi hingga mendapatkan gambaran secara komprehensif permasalahan masyarakat, dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI salah satunya pelaksanaan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Melki.
Dalam kunjungannya yang didampingi oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, Melki juga menyoroti pemerataan akses fasilitas kesehatan bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan. Ia menyebut, persebaran fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata.
Lihat Juga :
