Di Hadapan PBB, Menteri Suharso Ungkap Tantangan Pendanaan untuk Capai SDGs
loading...
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, Indonesia sudah mampu mencapai 63% dari 222 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, Indonesia sudah mampu mencapai 63% dari 222 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs ).
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council pada di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), New York.
Dalam kesempatan itu juga Suharso mengatakan, bahwa untuk mencapai target SDGs, Indonesia membutuhkan USD1 triliun hingga 2030. "Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework," kata Suharso dalam keterangannya dikutip Kamis (20/7/2023).
Selain itu menurutnya Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian TPB/SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada, tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs,” ujar Menteri Suharso.
Dia menambahkan, untuk mempercepat pencapaian SDGs Pemerintah Indonesia melakukan berbagai intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah; pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; serta penguatan kemitraan multipihak.
Indonesia juga memimpin keketuaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju.
Menteri Suharso memaparkan, tiga langkah untuk memastikan MIKTA mencapai target kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pertama, multilateralisme menurutnya adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan global. Oleh karena itu, dia mengaku akan berusaha untuk mempromosikan sistem multilateral yang efektif, terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel untuk memastikan pencapaian agenda 2030 dan TPB/SDGs tepat waktu.
"Kedua, kami pegang janji kami berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapapun dan memprioritaskan mereka yang tertinggal dan yang paling rentan," terangnya.
"Kami akan berkontribusi pada pemulihan global yang inklusif untuk semua dan bekerja sama untuk memobilisasi semua sumber pembiayaan TPB/SDGs dan untuk menjembatani kesenjangan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai TPB/SDGs. Terakhir, kami akan mengambil tindakan nyata untuk kerja sama internasional yang efektif,” pungkasnya.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development tahun 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council pada di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), New York.
Dalam kesempatan itu juga Suharso mengatakan, bahwa untuk mencapai target SDGs, Indonesia membutuhkan USD1 triliun hingga 2030. "Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework," kata Suharso dalam keterangannya dikutip Kamis (20/7/2023).
Selain itu menurutnya Indonesia juga membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh. Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
“Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian TPB/SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada, tetapi juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs,” ujar Menteri Suharso.
Dia menambahkan, untuk mempercepat pencapaian SDGs Pemerintah Indonesia melakukan berbagai intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah; pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor; serta penguatan kemitraan multipihak.
Indonesia juga memimpin keketuaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju.
Menteri Suharso memaparkan, tiga langkah untuk memastikan MIKTA mencapai target kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pertama, multilateralisme menurutnya adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan global. Oleh karena itu, dia mengaku akan berusaha untuk mempromosikan sistem multilateral yang efektif, terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel untuk memastikan pencapaian agenda 2030 dan TPB/SDGs tepat waktu.
"Kedua, kami pegang janji kami berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapapun dan memprioritaskan mereka yang tertinggal dan yang paling rentan," terangnya.
"Kami akan berkontribusi pada pemulihan global yang inklusif untuk semua dan bekerja sama untuk memobilisasi semua sumber pembiayaan TPB/SDGs dan untuk menjembatani kesenjangan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai TPB/SDGs. Terakhir, kami akan mengambil tindakan nyata untuk kerja sama internasional yang efektif,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
