Soal Kantor Pertamina Pindah ke IKN, Anggota Komisi VII: Ahok Salah Kaprah

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Mulyanto, Ahok gegabah dan tidak profesional sebab harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensi.



"Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana. Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensi," tegas Mulyanto, Kamis (20/7/2023).

Mulyanto menyebut, pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan. Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.

"Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya," lanjut Mulyanto.

Mulyanto juga berpendapat, kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit, misalnya soal audit komprehensif kilang-kilang migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga, sehingga tidak terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.

Selain itu, sambunya, yang tidak kalah strategisnya menurut Mulyanto adalah agar Pertamina melakukan hilirisasi migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senjakala industri migas sekarang ini. Hilirisasi produk migas ini sangat penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar untuk bahan baku industri baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya.

"Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jorjoran, sekadar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah," imbuhnya.



Mulyanto menambahkan, Pemerintah juga jangan mempolitisasi Pertamina untuk berinvestasi di IKN di luar core bisnis mereka. "Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul," tandasnya.