Menanti Restu Jokowi, 350 Daerah Bakal Diguyur DBH Sawit Rp3,4 Triliun
loading...
Pencairan DBH sawit menunggu PP Jokowi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 350 daerah penghasil sawit bakal kena guyur dana bagi hasil ( DBH ) Rp3,4 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengonfirmasi bahwa anggaran DBH sawit sudah masuk ke dalam APBN 2023.
Untuk saat ini, pencairan dana tersebut sedang dalam proses penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang nantinya akan diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami saat ini sedang dalam proses penyelesaian RPP untuk DBH sawit, mudah-mudahan bisa segera ditetapkan oleh Pak Presiden," ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Apabila prosesnya dapat berjalan lancar sesuai rencana, maka paling cepat DBH sawit akan mulai dicairkan di Agustus 2023.
"Target kami ya akhir bulan ini, atau awal bulan depan sudah bisa selesai PP-nya. Nanti akan dikeluarkan PMK soal pembagiannya dan bisa segera disalurkan," ungkap Luky.
Menimpali penjelasan Luky, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa DBH sawit bisa membawa banyak manfaat bagi daerah. Salah satunya adalah perbaikan jalan, terlebih banyak truk yang melewati sentra perkebunan sehingga otomatis diperlukan adanya pemeliharaan jalan.
"DBH sawit itu salah satu perspektifnya adalah untuk meningkatkan kualitas jalan daerah," ucap Suahasil.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa DBH sawit akan diberikan Rp3,4 triliun untuk 350 daerah, termasuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Besaran porsi DBH sawit adalah minimal 4% dan seharusnya diambil dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK).
Untuk saat ini, pencairan dana tersebut sedang dalam proses penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang nantinya akan diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami saat ini sedang dalam proses penyelesaian RPP untuk DBH sawit, mudah-mudahan bisa segera ditetapkan oleh Pak Presiden," ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Apabila prosesnya dapat berjalan lancar sesuai rencana, maka paling cepat DBH sawit akan mulai dicairkan di Agustus 2023.
"Target kami ya akhir bulan ini, atau awal bulan depan sudah bisa selesai PP-nya. Nanti akan dikeluarkan PMK soal pembagiannya dan bisa segera disalurkan," ungkap Luky.
Menimpali penjelasan Luky, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa DBH sawit bisa membawa banyak manfaat bagi daerah. Salah satunya adalah perbaikan jalan, terlebih banyak truk yang melewati sentra perkebunan sehingga otomatis diperlukan adanya pemeliharaan jalan.
"DBH sawit itu salah satu perspektifnya adalah untuk meningkatkan kualitas jalan daerah," ucap Suahasil.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa DBH sawit akan diberikan Rp3,4 triliun untuk 350 daerah, termasuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Besaran porsi DBH sawit adalah minimal 4% dan seharusnya diambil dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK).
(uka)
Lihat Juga :
