Kemenko Perekonomian Koreksi Jumlah Proyek Strategis yang Berpotensi Tak Rampung

JAKARTA - Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi 58 proyek strategis nasional ( PSN ) yang berpotensi tidak rampung hingga 2024 mendatang.



"BPKP kan hitungnya ada 58 (PSN berpotensi tak rampung) di media. Kita sudah lakukan penajaman. Tapi saya belum bisa ngomong (jenis proyeknya) karena BPKP setelah menyerap masukan dari kami dia harus cek lagi dengan BPKP di daerah," ujar Wahyu Utomo usai acara Sewindu PSN, Rabu (26/7/2023).

Wahyu Utomo menjelaskan pihaknya akan segera melapor ke Presiden terlebih dahulu mana saja proyek-proyek yang berpotensi tidak dapat dibangun atau dirampungkan hingga 2024 mendatang.

"Kan Presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi gak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kita rapatkan angka berapanya. Tapi sepertinya tidak 58 PSN. Bisa turun dari 58. Tapi saya tidak mau buka dululah kalau belum dari Presiden," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Wahyu juga membocorkan setidaknya ada dua proyek yang kemungkinan tidak bakal rampung atau sulit dikerjakan hingga 2024 mendatang. Seperti proyek Kereta Api Semi Cepat Jakarta - Surabaya dan Pelabuhan Ambon Baru.

Wahyu menjelaskan kedua proyek tersebut terkendala masalah pendanaan sebab kurang dilirik oleh para investor. Apabila digarap menggunakan APBN memiliki investasi yang tidak murah.

"Waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun (Pelabuhan Ambon) tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi ga mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," lanjutnya.

Sedangkan untuk Kereta Api Semi Cepat Jakarta- Surabaya, Wahyu Utomo mengaku sudah mengangtongi surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, terkait belum adanya financial close alias minat swasta investasi di sana.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.



Selain masalah pembiayaan, Wahyu Utomo memaparkan hambatan lainnya terkait penyelesaian proyek PSN adalah dari sisi pengadaan lahan. Ketersediaan lahan yang terbatas membuat ongkos pembebasan lahan suatu proyek menjadi cukup mahal.