Industri Konstruksi Perlu Mengedepankan Pencegahan Terjadinya Sengketa

JAKARTA - Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) membuka pelaksanaan International Conference on Dispute Resolution and Improvement of Construction Quality di Century Park Hotel, Senayan. Kegiatan konferensi ini membahas berbagai isu dunia konstruksi yang keseluruhannya ditujukan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa dalam proyek konstruksi.



Konferensi dua hari dari 27-28 Juli 2023 ini terbagi menjadi delapan sesi dengan menghadirkan pakar-pakar konstruksi dan kontraktor konstruksi sebagai pembicara, baik dari dalam dan luar negeri. Pakar yang telah memiliki pengalaman dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa sebagai anggota Dewan Sengketa atau disebut juga Dispute Board. Prof. Sarwono Hardjomuljadi bertindak sebagai President PADSK bertindak sebagai host dalam acara pembukaan.

Wakil Ketua MPR Bapak Arsul Sani mengatakan konferensi ini sebagai forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman bagi para praktisi konstruksi, terutama dalam penyelesaian sengketa konstruksi dan berbagai aspek lainnya dan tidak lupa mendorong diskusi pembangunan dan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru.

“Saya memiliki harapan pembangunan dan konstruksi IKN tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Arsul Sani, dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Arief Dienaputra menambahkan, pentingnya pencegahan terhadap terjadinya sengketa atau perselisihan merupakan pilihan rasional yang ditempuh oleh para pihak yang berkontrak. Arief juga menekankan perbaikan kualitas proses tender, peningkatan pemahaman kontrak konstruksi dan penerapan manajemen risiko dalam kontrak sebagai upaya mengurangi terjadinya sengketa.


^{wakil ketua MPR Arsul Sani dan Prof. Sarwono Hardjomuljadi, Ketua Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi}

"Diharapkan penyelesaian sengketa sebagai alternatif yang mampu menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak, penghematan waktu dan biaya, terjaminnya kualitas penyelesaian sengketa, serta percepatan proses untuk mendorong peningkatan tertib penyelenggaraan konstruksi," jelas Arief.

Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Project Management and New and Renewable Energy PT PLN (Persero), mendetailkan pengalaman perusahaan dalam berbagai sengketa yang mengakibatkan proyek tersebut mengalami extension of time dan variation order.

"PT PLN telah menerapkan standardisasi kontrak, penggunaan building information modeling (BIM) sebagai sarana clash detection, dan juga penggunaan Dewan Sengketa Konstruksi/Construction Dispute Board dalam upaya mencegah dan menangani sengketa," kata Wiluyo.

Pandangan senada juga ditekankan oleh Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan PUPR. Pembangunan infrastuktur prioritas khususnya IKN dituntut untuk mewujudkan mutu dan kualitas, estetika, dan keberlajutan lingkungan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat, menggunakan reknologi tinggi yang mengutamakan produk dalam negeri, menerapkan metode konstruksi yang tepat dengan tetap menjaga audibilitas dalam tata kelola pelaksanaannya.



Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah bagian dari upaya corruption risk management yang harus dijalankan, termasuk saat ini dibangun oleh Kementerian PUPR sekaligus terus meningkatkan tata kelola industri konstruksi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.