Digitalisasi Jadi Upaya Meningkatkan Penyaluran Pupuk Subsidi

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) secara berkelanjutan terus meningkatkan kemampuan dan pelayanan dalam penyaluran pupuk bersubsidi . Salah satunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman distributor dan kios terkait regulasi, hingga mendukung penerapan digitalisasi kios untuk memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi.



SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menyatakan, peningkatan kemampuan dan pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari distributor, kios, hingga dinas pertanian di berbagai daerah. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri terkait pupuk bersubsidi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, yang disampaikan oleh Ketua Tim Satgassus Mabes Polri, Hotman Tambunan, Minggu (30/7/2023).

“Pada prinsipnya kami selalu memberikan sosialisasi kepada kios dan distributor secara berkala, karena memang kami memiliki kantor perwakilan di sejumlah provinsi. Selain itu kami juga memiliki ratusan petugas pemasaran lapangan yang tersebar di seluruh kabupaten,” jelas Wijaya di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Lebih lanjut Wijaya menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga 28 Juli 2023, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai sebesar 3,83 juta ton.

Rinciannya, Urea sebesar 2,25 juta ton dan NPK 1,55 juta ton. Sementara stok pupuk bersubsidi secara nasional yang tersedia di gudang lini III atau tingkat kabupaten tercatat 853.255 ton atau setara 353% dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah. Adapun rinciannya, Urea sebesar 513.604 ton dan NPK sebesar 339.651 ton per tanggal 31 Juli 2023.

“Penyerapan pupuk bersubsidi akan kembali meningkat saat memasuki musim hujan yang biasanya terjadi pada akhir tahun. Pada kesempatan ini, kios-kios akan kembali meningkatkan stoknya,” jelasnya.

Peningkatan kemampuan dan pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi, lanjut Wijaya, juga dilakukan dengan menerapkan digitalisasi kios. Hingga saat ini, Pupuk Indonesia telah melakukan uji coba digitalisasi kios di 5 provinsi, yaitu Bali, Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian akan terus memperluas wilayah penerapan digitalisasi kios.

Menurut Wijaya digitalisasi kios akan mengubah secara drastis proses administrasi kios, dari sebelumnya mengisi banyak formulir kertas, kini semua terekam secara digital dan online dalam sebuah aplikasi. Dengan demikian, setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi tercatat secara real time, sehingga meningkatkan transparansi hingga ketepatan penerima pupuk bersubsidi.



“Selain itu juga dapat meningkatkan pelayanan kepada petani, karena petani cukup membawa KTP untuk menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi,” jelas Wijaya.