Bahlil Ngadu ke Jokowi UMKM Selalu Dijadikan Komoditas Politik: Hidup Ketika Ada Pilpres
loading...
UMKM selalu dijadikan komoditas politik jelang pilpres dan pemilu. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya sempat menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa selama ini usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ) selalu dimanfaatkan sebagai komoditas politik yang hanya hidup saat menjelang pemilihan umum (pemilu).
"Saya sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres dan mereka selalu dijadikan komoditas politik," ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perseorangan yang dipantau secara daring, Kamis (10/8/2023)
"Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi secara terus-menerus," sambungnya.
Oleh karena itu, untuk menghidupkan para pelaku UMKM, ia memberikan usulan kepada Presiden Jokowi agar porsi kredit UMKM dari perbankan diperbesar. Dia menjelaskan penyaluran kredit di tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp6.000 triliun.
Namun yang dikucurkan untuk pelaku UMKM tidak lebih dari Rp1.235 triliun atau sekitar 18-19% dari total kredit yang dikucurkan oleh bank. Sisanya didistribusikan untuk usaha-usaha besar.
Bahlil menilai ada ketidakadilan perbankan kepada UMKM dalam menyalurkan kredit, padahal uang yang dihimpun di perbankan sebagian besar dari UMKM.
"Maka apa yang saya sampaikan? Saya minta kepada Bapak Presiden kita harus memberikan kredit kepada UMKM harus lebih besar. Bapak Presiden setuju. Setelah saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena memang Bapak Presiden Jokowi juga dari UMKM," tuturnya.
Ditambahkan Bahlil, dari situ Presiden Jokowi memberikan arahan 30% dari total kredit yang dikucurkan oleh perbankan harus membiayai UMKM. "Yang sekarang jumlahnya hampir Rp400 triliun di tahun ini," ujar Bahlil.
"Saya sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres dan mereka selalu dijadikan komoditas politik," ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perseorangan yang dipantau secara daring, Kamis (10/8/2023)
"Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi secara terus-menerus," sambungnya.
Oleh karena itu, untuk menghidupkan para pelaku UMKM, ia memberikan usulan kepada Presiden Jokowi agar porsi kredit UMKM dari perbankan diperbesar. Dia menjelaskan penyaluran kredit di tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp6.000 triliun.
Namun yang dikucurkan untuk pelaku UMKM tidak lebih dari Rp1.235 triliun atau sekitar 18-19% dari total kredit yang dikucurkan oleh bank. Sisanya didistribusikan untuk usaha-usaha besar.
Bahlil menilai ada ketidakadilan perbankan kepada UMKM dalam menyalurkan kredit, padahal uang yang dihimpun di perbankan sebagian besar dari UMKM.
"Maka apa yang saya sampaikan? Saya minta kepada Bapak Presiden kita harus memberikan kredit kepada UMKM harus lebih besar. Bapak Presiden setuju. Setelah saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena memang Bapak Presiden Jokowi juga dari UMKM," tuturnya.
Ditambahkan Bahlil, dari situ Presiden Jokowi memberikan arahan 30% dari total kredit yang dikucurkan oleh perbankan harus membiayai UMKM. "Yang sekarang jumlahnya hampir Rp400 triliun di tahun ini," ujar Bahlil.
(uka)
Lihat Juga :
