Bukan BRICS, tapi Organisasi Ekonomi Ini yang Diinginkan Indonesia Bisa Segera Bergabung
loading...
Indonesia ingin segera bergabung dengan OECD. Foto/flickr
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS belum sejelas keinginan bergabung dengan OECD atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Soalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan pernyataan lugas soal Indonesia bergabung dengan BRICS.
"Nanti diputuskan," kata Jokowi, beberapa hari lalu, saat menjawab pertanyaan wartawan apakah Indonesia jadi bergabung dengan BRICS.
Sementara keinginan Indonesia bergabung dengan OECD sudah dirintis sejak 2007. Saat itu Indonesia menjadi key partner dari OECD. Indonesia juga turut berkontribusi dalam enhanced engagement program dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia sejak 2015.
Kemarin, Kamis (10/8/2023), Presiden Jokowi menerima delegasi OECD di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, OECD mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam melakukan langkah-langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian di tengah situasi ketidakpastian global.
“Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya,” ujar Sri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Sri mengungkapkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment,” ucap Sri.
Terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD, Jokowi berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat, serta dapat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan banyak reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.
Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” tandasnya.
"Nanti diputuskan," kata Jokowi, beberapa hari lalu, saat menjawab pertanyaan wartawan apakah Indonesia jadi bergabung dengan BRICS.
Sementara keinginan Indonesia bergabung dengan OECD sudah dirintis sejak 2007. Saat itu Indonesia menjadi key partner dari OECD. Indonesia juga turut berkontribusi dalam enhanced engagement program dan OECD sudah memiliki kantor di Indonesia sejak 2015.
Kemarin, Kamis (10/8/2023), Presiden Jokowi menerima delegasi OECD di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, OECD mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam melakukan langkah-langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian di tengah situasi ketidakpastian global.
“Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya,” ujar Sri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Sri mengungkapkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment,” ucap Sri.
Terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD, Jokowi berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat, serta dapat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan banyak reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.
Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
