Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan Zona 3 Penangkapan Ikan Terukur
Jum'at, 11 Agustus 2023 - 19:41 WIB
loading...
A
A
A
“Kami memahami bahwa pelaksanaan penegakan hukum di lapangan tidaklah mudah. Terbitnya UU Cipta Kerja membuat penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan memiliki paradigma baru, yakni mengutamakan pengenaan sanksi administratif dibandingkan pengenaan sanksi pidana. Melalui forum koordinasi ini, kami berharap antar aparat penegak hukum dapat mempunyai kesepahaman persepsi dalam penanganan pelanggaran hukum di bidang kelautan dan perikanan,” papar Adin.
![Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan Zona 3 Penangkapan Ikan Terukur]()
Sampai dengan saat ini, kata Adin, telah terbentuk 34 Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi, di mana Provinsi Papua merupakan yang dibentuk terakhir pada 2020. Sementara untuk Provinsi Papua Selatan yang baru terbentuk pada 2022 lalu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi melalui SK Gubernur guna memperkuat pengawasan di WPPNRI 718, yang masuk dalam Zona 3 Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa dalam strategi menyukseskan implementasi lima kebijakan prioritas Ekonomi Biru yang meliputi memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kemudian pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.
Turut hadir dalam forum koordinasi tersebut, Komandan Pangkalan TNI AL XI Merauke, Kesi Pidum Kejaksaan Negeri Merauke, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal PSDKP, Hakim Adhoc Perikanan Pengadilan Negeri Merauke, Kapolres Merauke, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Komandan Pangkalan PSDKP Tual, Kepala Pelabuhan Perikanan Merauke, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya seperti Bakamla, Bea Cukai, KSOP Merauke dan Karantina Ikan.
Sampai dengan saat ini, kata Adin, telah terbentuk 34 Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi, di mana Provinsi Papua merupakan yang dibentuk terakhir pada 2020. Sementara untuk Provinsi Papua Selatan yang baru terbentuk pada 2022 lalu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi melalui SK Gubernur guna memperkuat pengawasan di WPPNRI 718, yang masuk dalam Zona 3 Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa dalam strategi menyukseskan implementasi lima kebijakan prioritas Ekonomi Biru yang meliputi memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kemudian pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.
Turut hadir dalam forum koordinasi tersebut, Komandan Pangkalan TNI AL XI Merauke, Kesi Pidum Kejaksaan Negeri Merauke, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal PSDKP, Hakim Adhoc Perikanan Pengadilan Negeri Merauke, Kapolres Merauke, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, Komandan Pangkalan PSDKP Tual, Kepala Pelabuhan Perikanan Merauke, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya seperti Bakamla, Bea Cukai, KSOP Merauke dan Karantina Ikan.
(ars)
Lihat Juga :
