Punya Capex Rp547 Miliar, Tapi Kimia Farma Ogah Ekspansi Bisnis Tahun ini

Kamis, 30 Juli 2020 - 05:00 WIB
loading...
Punya Capex Rp547 Miliar,...
KImia Farma tahun ini mengerem ekspansi bisnis dengan hanya berfokus pada pengembangan bisnis inti perusahaan. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - PT Kimia Farma (Persero) Tbk tahun ini memiliki belanja modal atau capital expenditure (Capex) sebesar Rp547 miliar. Dana ini telah digunakan sebesar 54% hingga Juni 2020.

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan, dana tersebut bersumber dari anggaran internal dan akan digunakan untuk bisnis inti perusahaan. Bisnis inti tersebut adalah pengembangan apotek, laboratorium klinik, pengembangan bahan baku obat dan pengembangan produksi yang merupakan mandatori.

Sisa anggaran belanja modal, lanjut Verdi, hanya digunakan bagi pengenbangan bisnis inti emiten yang telah dimandatkan. Artinya, perseroan tahun ini tidak melakukan ekspansi bisnis seperti sejumlah BUMN lainnya.

"Tahun 2020 kita tak lakukan ekspansi. Tapi ada analisis strategis pengembangan produk dan obat yang terkait dengan bisnis intinya. Pengembangan produk sudah dilakukan product development baik itu untuk Covid-19 maupun non Covid-19," katanya di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

(Baca Juga: Gandeng Kimia Farma, Pertamina Siap Jamin Ketersediaan Bahan Baku Farmasi Tanah Air)

Sementara itu, anggaran untuk pengembangan vaksin Covid-19 ataupun obat-obatan di luar Covid-19 menjadi wewenang perseroan lain, dalam hal ini adalah PT Bio Farma (Persero).

Lebih lanjut dia menjelaskan, ketiadaan ekspansi bisnis Kimia Farma tentu didasari atas keterbatasan modal kerja. Sebelumnya, perseroan mencatat telah menerima pembayaran utang dari pemerintah senilai Rp400 miliar dari total utang sebesar Rp1,13 triliun. Namun begitu, pemerintah kembali melakukan pinjaman kepada perseroan sehingga pembayaran utang hanya tercatat sebesar Rp150 miliar.

(Baca Juga: Pemerintah Baru Bayar Utang Kimia Farma Rp400 Miliar, Tapi Pinjam Lagi)

Adapun, debitur utang tersebut antara lain, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit (RS) pemerintah, RS TNI, dan, RS Polri. "Sudah masuk (pembayaran) dari total piutang Rp1,13 triliun, itu jumlah masuk kurang lebih Rp400 miliar. Tapi ada pengambilan lagi jadi nett Rp150 miliar," papar Verdi.
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1244 seconds (0.1#10.140)