Pengusaha Ikut Waswas Polusi Udara Jakarta Berdampak Buruk ke Ekonomi
Senin, 21 Agustus 2023 - 15:54 WIB
loading...
Polusi udara Jakarta menjadi perhatian tersendiri bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), terlebih setelah pemerintah provinsi atau Pemprov DKI memberlakukan Work For Home atau WFH ASN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Polusi udara Jakarta menjadi perhatian tersendiri bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ), terlebih setelah pemerintah provinsi atau Pemprov DKI memberlakukan Work For Home atau WFH ASN mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah agar menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta.
Kajian itu untuk melihat dampak ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perkara polusi udara di Jakarta. Baca Juga: Pengusaha Keberatan Pemberlakuan WFH cuma Gara-gara Polusi Udara
Hasil kajian bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi. Menurutnya, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek. Baca Juga: ASN Jakarta WFH untuk Kurangi Polusi, Menpan RB: Tools-nya Sudah Diberikan
“Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," ungkap Shinta kepada wartawan, Senin (21/8/2023).
Untuk solusi jangka pendek diperlukan penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan listrik.
Lalu, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.
Solusi jangka menengah, pemerintah perlu memasifkan program peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, hingga dekarbonisasi rantai pasok.
Target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan. "Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan," terangnya.
Kajian itu untuk melihat dampak ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perkara polusi udara di Jakarta. Baca Juga: Pengusaha Keberatan Pemberlakuan WFH cuma Gara-gara Polusi Udara
Hasil kajian bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi. Menurutnya, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek. Baca Juga: ASN Jakarta WFH untuk Kurangi Polusi, Menpan RB: Tools-nya Sudah Diberikan
“Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," ungkap Shinta kepada wartawan, Senin (21/8/2023).
Untuk solusi jangka pendek diperlukan penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan listrik.
Lalu, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.
Solusi jangka menengah, pemerintah perlu memasifkan program peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, hingga dekarbonisasi rantai pasok.
Target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan. "Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan," terangnya.
(akr)
Lihat Juga :
