Pengusaha Keberatan Pemberlakuan WFH cuma Gara-gara Polusi Udara
loading...
Pengusaha keberatan dengan kebijakan WFH. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia menilai penerapan hybrid working (bekerja di kantor dan di rumah) berpotensi menurunkan produktivitas pengusaha swasta dan berpotensi membuat banyak pekerjaan terbengkalai. Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, saat ini para pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya, namun hanya gegara polusi udara jadi harus kembali WFH (kerja di rumah).
"Kalau untuk secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat dan bisa jadi sebagian pengusaha khususnya UMKM menolak," ungkap Diana kepada MPI, Jumat (18/8/2023).
Menurutnya, bila tujuan penerapan hybrid working hanya untuk mengurangi polusi udara, ada baiknya diatur soal penerapan genap-ganjil yang diperluas. Dalam arti, tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua. Atau bisa juga dengan penerapan WFH mulai dari anak-anak sekolah.
"Tentunya juga didukung sosialisasi yang massif dan imbauan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik. Sebab, kalau produktifitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai," ujarnya.
Dirinya berharap baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat bisa lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
"Sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi," pungkasnya.
"Kalau untuk secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat dan bisa jadi sebagian pengusaha khususnya UMKM menolak," ungkap Diana kepada MPI, Jumat (18/8/2023).
Menurutnya, bila tujuan penerapan hybrid working hanya untuk mengurangi polusi udara, ada baiknya diatur soal penerapan genap-ganjil yang diperluas. Dalam arti, tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua. Atau bisa juga dengan penerapan WFH mulai dari anak-anak sekolah.
"Tentunya juga didukung sosialisasi yang massif dan imbauan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik. Sebab, kalau produktifitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai," ujarnya.
Dirinya berharap baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat bisa lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
"Sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
