Ekonomi Digital Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional ke Depan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital dan momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 juga menjadikan ekonomi digital sebagai isu prioritas. Potensi ekonomi digital Indonesia juga didukung dengan potensi kawasan ASEAN yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi digital yang meningkat menjadi USD330 miliar pada tahun 2025.
Kemudian meroket hingga USD1 triliun pada tahun 2030, yang mana sepertiganya berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya Digital Economic Agreement Framework (DEFA).
“Adanya Digital Economic Agreement Framework ini diharapkan angkanya menjadi double, menjadi USD2 triliun di tahun 2030, dan Indonesia ini 40% dari ekonomi digital ASEAN. Itu angkanya bisa naik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada kepada awak media usai Symposium on Digital Economy and Sustainability di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
DEFA secara resmi akan diluncurkan September nanti dan putaran pertama perundingan tersebut akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada 2025. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional.
Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.
Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan, bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia. Menko Airlangga juga berkesempatan mendengarkan dan berdiskusi dengan para pendiri start-up yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian Rizal Edwin. Diskusi tersebut membahas berbagai hal antara lain inovasi, akses pendanaan, dan digital talent.
Menko Airlangga juga menjelaskan digital talent menjadi perhatian Pemerintah dan Pemerintah telah memiliki program retraining dan reskilling untuk digital talent, termasuk mendorong Digital Hub atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital yang terdapat di Nongsa Digital Park di Batam.
Pemerintah mengundang beberapa data center untuk masuk di KEK tersebut. Indonesia juga terus mendorong dibangunnya co-working space sehingga anak muda bisa mulai berusaha dalam sebuah ekosistem yang akan dibangun.
“Pemerintah berharap adanya program-program pengembangan talenta digital dapat menjadikan backbone IT tidak di negara lain, tetapi di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Sepakat dengan pentingnya mendorong ekonomi digital di Indonesia dan juga ASEAN, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi yang juga menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa digitalisasi tidak hanya tentang device.
Lebih lanjut Deputi Edi menyampaikan, bahwa digitalisasi juga tentang perubahan pemahaman terhadap sistemnya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.
Simposium yang juga membahas tentang pembangunan berkelanjutan tersebut juga membahas tentang penerapan ekonomi hijau. ASEAN dapat menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja baru yang terkait dengan bisnis dan industri ramah lingkungan, yang berpotensi memberikan kontribusi hingga 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Delapan dari sepuluh negara anggota ASEAN telah menetapkan target net-zero yang mencakup tahun 2050 hingga 2065.
Sebagai penutup, Menko Airlangga bersama Presiden ERIA Prof. Tetsuya Watanabe dalam simposium tersebut juga meluncurkan Digital Innovation and Sustainable Economy Center (DISC) yang merupakan platform virtual dan fisik bagi para pembuat kebijakan, dunia usaha, dan akademisi profesional serta organisasi untuk bertransformasi menuju keberlanjutan berbasis digital.
“Peluncuran DISC menandai titik penting dalam perjalanan ASEAN menuju masa depan yang berdaya secara digital. Kami berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dan inovasi yang akan membuka jalan bagi ASEAN yang sejahtera dan berkelanjutan,” kata Prof. Tetsuya Watanabe Presiden ERIA.
Sebagai informasi, simposium tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemenko Perekonomian dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan menjadi salah satu side event dalam mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023.
Simposium yang dihadiri tidak kurang dari 700 peserta tersebut juga menggelar diskusi panel dalam sesi kedua. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Inspektur Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian.
Kemudian meroket hingga USD1 triliun pada tahun 2030, yang mana sepertiganya berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya Digital Economic Agreement Framework (DEFA).
“Adanya Digital Economic Agreement Framework ini diharapkan angkanya menjadi double, menjadi USD2 triliun di tahun 2030, dan Indonesia ini 40% dari ekonomi digital ASEAN. Itu angkanya bisa naik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada kepada awak media usai Symposium on Digital Economy and Sustainability di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
DEFA secara resmi akan diluncurkan September nanti dan putaran pertama perundingan tersebut akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada 2025. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional.
Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.
Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan, bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia. Menko Airlangga juga berkesempatan mendengarkan dan berdiskusi dengan para pendiri start-up yang dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian Rizal Edwin. Diskusi tersebut membahas berbagai hal antara lain inovasi, akses pendanaan, dan digital talent.
Menko Airlangga juga menjelaskan digital talent menjadi perhatian Pemerintah dan Pemerintah telah memiliki program retraining dan reskilling untuk digital talent, termasuk mendorong Digital Hub atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Digital yang terdapat di Nongsa Digital Park di Batam.
Pemerintah mengundang beberapa data center untuk masuk di KEK tersebut. Indonesia juga terus mendorong dibangunnya co-working space sehingga anak muda bisa mulai berusaha dalam sebuah ekosistem yang akan dibangun.
“Pemerintah berharap adanya program-program pengembangan talenta digital dapat menjadikan backbone IT tidak di negara lain, tetapi di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Sepakat dengan pentingnya mendorong ekonomi digital di Indonesia dan juga ASEAN, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi yang juga menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa digitalisasi tidak hanya tentang device.
Lebih lanjut Deputi Edi menyampaikan, bahwa digitalisasi juga tentang perubahan pemahaman terhadap sistemnya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.
Simposium yang juga membahas tentang pembangunan berkelanjutan tersebut juga membahas tentang penerapan ekonomi hijau. ASEAN dapat menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja baru yang terkait dengan bisnis dan industri ramah lingkungan, yang berpotensi memberikan kontribusi hingga 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Delapan dari sepuluh negara anggota ASEAN telah menetapkan target net-zero yang mencakup tahun 2050 hingga 2065.
Sebagai penutup, Menko Airlangga bersama Presiden ERIA Prof. Tetsuya Watanabe dalam simposium tersebut juga meluncurkan Digital Innovation and Sustainable Economy Center (DISC) yang merupakan platform virtual dan fisik bagi para pembuat kebijakan, dunia usaha, dan akademisi profesional serta organisasi untuk bertransformasi menuju keberlanjutan berbasis digital.
“Peluncuran DISC menandai titik penting dalam perjalanan ASEAN menuju masa depan yang berdaya secara digital. Kami berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dan inovasi yang akan membuka jalan bagi ASEAN yang sejahtera dan berkelanjutan,” kata Prof. Tetsuya Watanabe Presiden ERIA.
Sebagai informasi, simposium tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemenko Perekonomian dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan menjadi salah satu side event dalam mendukung Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023.
Simposium yang dihadiri tidak kurang dari 700 peserta tersebut juga menggelar diskusi panel dalam sesi kedua. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Inspektur Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian.
(akr)