Potret Kemiskinan Indonesia di Mata Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan hingga saat ini ketimpangan masih menjadi realita yang terjadi di Indonesia. Masyarakat yang ada di Tanah Air belum memiliki kesempatan tumbuh yang sama.

(Baca Juga: Kekayaan Empat Orang Indonesia Setara 100 Juta Penduduk Miskin
Dia mencontohkan, Jawa yang merupakan 58% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia tumbuh relatif sama dengan pertumbuhan nasional. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut pun relatif rendah dibanding daerah lain.

"Sumatera tumbuh 4,3% dengan kemiskinan 11,1 dan 5,2%. Sulawesi tumbuh 7,4% termasuk daerah yang tumbuh paling tinggi dengan tingkat kemiskinan masih relatif tinggi namun tingkat pengangguran menurun tajam di 3,8%," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Sementara wilayah seperti Kalimantan dan Papua masih menghadapi potret kemiskinan yang cukup nyata di daerahnya. Mereka yang mengandalkan komoditas sebagai tumpuannya, terpaksa harus tumbuh apa adanya karena harga komoditas yang merosot tajam beberapa waktu belakangan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, ekonomi di Kalimantan tumbuh sangat rendah sekitar 2,0% dengan tingkat kemiskinan 6,5% dan tingkat pengangguran sekitar 1,2%. Sementara Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 5,9% namun tingkat kemiskinannya sangat tinggi yaitu sekitar 14,7%.

"Sedangkan Papua kita lihat walaupun pertumbuhan relatif tinggi dari Kalimantan, namun tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi yaitu 22% dengan tingkat pengangguran sebesar 5,5%," imbuh dia.

(Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Ketimpangan RI di Media Asing
Mantan Menko bidang Perekonomian ini melanjutkan, ketimpangan juga terlihat dari ketersediaan fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Di daerah perkotaan seperti di Banjarmasin akses air bersih sudah 100% namun di daerah lain masih ada yang hanya dapat mengakses 4% air bersih.

Tak hanya itu, akses sanitasi di Pangkalpinang sudah hampir 100% namun di Gorontalo hanya 36% dan Kabupaten Asmat hanya 4%. Belum lagi jumlah tenaga kesehatan yang masih sangat minim di beberapa daerah.

"Tenaga kesehatan yang paling tinggi di Banda Aceh 15/100 ribu, sampai yang paling rendah 1,4/100 ribu orang. Ini menggambarkan dimanapun meraka berada kita tidak merasakan Indonesia yang sama," tuturnya.

Untuk partisipasi pendidikan, lanjut Sri Mulyani, di Padang Sidempuan tingkat partisipasi masyarakat di SMA sudah mencapai 87%. Namun di daerah pegunungan di Papua, tingkat partisipasinya pendidikan baru 7%.

"Tapi ini adalah tantangan realita dari Indonesia internal. Oleh karena itu kita perlu terus memikirkan apa instrumen untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, sehingga Indonesia sebagai satu kesatuan betul-betul terwujud di dalam kebersamaan dalam menikmati kemakmuran dan kesempatan di masa yang akan datang," tandasnya.